TNI AL Perketat Pengawasan Selat Malaka dan Laut China Selatan untuk Cegah Penyelundupan
Budi Antoni
Editor: Redaksi Satu Suara Bangsa
Diperbarui: 27 Jul 2026, 06.21

JAKARTA — Panglima Komando Armada (Koarmada) RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata menyatakan TNI Angkatan Laut meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah jalur perairan strategis seperti Selat Malaka dan Laut China Selatan terkait maraknya upaya penyelundupan barang ilegal melalui wilayah perairan Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Denih dalam konferensi pers di Markas Koarmada RI, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026), usai pemaparan hasil operasi pengamanan laut sepanjang 2026.
“Selat-selat yang mungkin bisa kita waspadai misalnya itu di wilayah Selat Malaka, kemudian di Laut China Selatan, kemudian di negara-negara perbatasan,” ujar Denih.
Menurut Denih, posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan banyak selat dan jalur pelayaran internasional membuat wilayah perairan nasional rawan dimanfaatkan sebagai jalur penyelundupan berbagai barang ilegal, termasuk narkotika, hasil tambang ilegal, hingga perdagangan manusia.
Ia menjelaskan pola penyelundupan terus berkembang dan menjangkau berbagai wilayah perairan Indonesia.
“Sebetulnya dengan banyaknya selat, memungkinkan penyelundupan itu banyak dilakukan. Itu sampai, kalau yang narkoba itu, sampai di wilayah perairan Madura,” katanya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, TNI AL memperkuat pengawasan melalui patroli kapal perang, peningkatan sistem komando dan pengendalian, serta penguatan kerja sama dengan berbagai instansi terkait dan masyarakat.
“Sehingga kita bisa memantau seluruh perairan wilayah kita ini dengan ketat. Juga ada kerja sama dengan stakeholder yang lain, pemantauan itu pun dengan seksama, interoperability didapatkan, termasuk masukan-masukan dari masyarakat itu sendiri,” ungkap Denih.
Selain memperkuat patroli, TNI AL juga merencanakan pengembangan armada melalui tiga Komando Armada di berbagai wilayah strategis Indonesia. Kapal-kapal perang baru nantinya akan difokuskan untuk pengamanan jalur pelayaran internasional dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, II, dan III.
“Tapi nanti ada rencana tuh pengembangan memperbanyak kapal-kapal kecil yang memang lincah, dan penggunaan bahan bakarnya pun itu tidak terlalu besar,” ujarnya.
Selat Malaka selama ini dikenal sebagai salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia yang menghubungkan Samudra Hindia dan Laut China Selatan. Tingginya aktivitas kapal di kawasan tersebut menjadikannya rawan dimanfaatkan untuk penyelundupan lintas negara.
Sementara Laut China Selatan juga menjadi jalur strategis perdagangan internasional sekaligus kawasan yang memiliki tantangan keamanan maritim cukup kompleks, termasuk aktivitas illegal fishing, penyelundupan, dan pelanggaran wilayah laut.
Sebelumnya, TNI AL mencatat sejumlah keberhasilan pengungkapan kasus penyelundupan sepanjang 2026, mulai dari narkotika, pasir timah ilegal, kosmetik ilegal, hingga perdagangan satwa dilindungi. Dalam operasi terbaru, TNI AL juga menggagalkan praktik destructive fishing menggunakan bom ikan di perairan Kalimantan Barat.
Penguatan pengawasan laut dinilai penting untuk menjaga stabilitas keamanan nasional sekaligus melindungi sumber daya alam dan jalur perdagangan strategis Indonesia dari aktivitas ilegal yang merugikan negara.
Ke depan, TNI AL menyatakan akan terus meningkatkan kemampuan pengawasan maritim melalui modernisasi armada, penguatan koordinasi lintas lembaga, serta optimalisasi informasi intelijen dan partisipasi masyarakat pesisir dalam mendeteksi potensi pelanggaran di wilayah perairan nasional.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Kemensos Proses Usulan Sekolah Rakyat di Landak, Ditargetkan Masuk Tahap III Pembangunan 2026
JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) mulai memproses usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, setelah pemerintah daerah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi dan kesi

Bappenas dan Pemerintah Daerah Perkuat Sinergi Percepatan Pembangunan Papua Melalui RAPPP 2025–2029
MIMIKA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bersama para gubernur serta bupati dan wali kota se-Tanah Papua menegaskan komitmen untuk mempercepat implementasi Rencana Aksi Percepatan Pe

Satgas TMMD Kodim 1707/Merauke Hadirkan Layanan Kesehatan Door to Door bagi Warga Kampung Wanam
MERAUKE – Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-129 Tahun Anggaran 2026 Kodim 1707/Merauke tidak hanya melaksanakan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menghadirkan pelayanan kesehatan bagi masyaraka
