Program MBG Buka Peluang Ekonomi Baru bagi Petani dan UMKM

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menunjukkan dampak ekonomi di sejumlah daerah di Indonesia seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat sejak awal 2026. Program yang dijalankan pemerintah ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak, tetapi juga memicu aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, peternak, dan pelaku usaha mikro dalam rantai pasok bahan pangan. Hal tersebut disampaikan dalam diskusi publik yang digelar Jakarta Journalist Center pada Jumat (6/3/2026).

Program MBG pada tahap awal sempat menghadapi resistensi masyarakat di beberapa daerah, terutama terkait kesiapan distribusi dan kualitas layanan. Namun, seiring perbaikan mekanisme pelaksanaan dan dukungan dari berbagai pihak, tingkat penerimaan masyarakat mulai meningkat. Pelaksanaan program ini melibatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penyedia makanan, relawan, organisasi masyarakat, serta dukungan institusi negara seperti TNI dan Polri. Peningkatan jumlah penerima manfaat juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan bahan pangan seperti sayuran, telur, ikan, dan produk lokal lainnya yang sebagian besar dipasok oleh pelaku usaha lokal.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, mengatakan program MBG mulai menunjukkan efek ganda terhadap sektor ekonomi masyarakat. “MBG memang sempat menghadapi resistensi di awal. Namun sekarang perlahan mulai diterima masyarakat dan pelayanan juga semakin membaik, termasuk dukungan dari sektor kesehatan,” kata Trubus dalam diskusi tersebut. Ia menambahkan bahwa kebutuhan bahan pangan untuk program tersebut membuka peluang pasar baru bagi petani dan pelaku UMKM di berbagai daerah. “Awalnya MBG hanya dipandang sebagai kebijakan pemerintah. Namun saya melihat perlahan program ini berkembang menjadi gerakan moral,” ujarnya. Menurut Trubus, penyesuaian menu dengan potensi pangan lokal seperti ikan di wilayah pesisir atau tempe dan telur di kawasan agraris juga dapat memperkuat rantai pasok ekonomi daerah.

Meski menunjukkan dampak positif, pelaksanaan program MBG dinilai masih memerlukan penguatan regulasi dan pengawasan agar berjalan lebih efektif. Trubus menilai transparansi pelaksanaan program perlu ditingkatkan, termasuk keterbukaan informasi terkait implementasi di lapangan. Pengawasan kualitas makanan dan akuntabilitas penyelenggara, khususnya SPPG sebagai pihak yang bertanggung jawab atas distribusi makanan, juga menjadi perhatian utama. Pemerintah diharapkan terus melakukan evaluasi dan menerima masukan publik sebagai kontrol sosial agar program MBG tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga mampu memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal secara berkelanjutan.