Prabowo Tegaskan TNI ke Gaza Bukan untuk Lucuti Senjata Hamas

Jakarta, 21 Maret 2026 — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza bukan bertujuan untuk melucuti senjata kelompok Hamas, melainkan untuk misi kemanusiaan melindungi warga sipil.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden dalam tayangan “Presiden Prabowo Menjawab”, yang dikutip pada Jumat (21/3).

“Kita tidak mau terlibat dalam mengambil senjata atau deweaponization dari Hamas. Yang kita mau adalah menjaga rakyat sipil dari serangan mana pun,” ujar Prabowo.

Fokus pada Misi Perdamaian

Presiden menjelaskan bahwa rencana pengiriman pasukan merupakan bagian dari komitmen panjang Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

Menurutnya, Indonesia hanya akan terlibat dalam misi perdamaian yang bersifat netral dan tidak memihak dalam konflik bersenjata.

“Kita selalu membela kemerdekaan Palestina. Ini bagian dari perjuangan bangsa Indonesia sejak dulu,” tegasnya.

Butuh Persetujuan Semua Pihak

Prabowo menekankan bahwa keterlibatan Indonesia dalam misi tersebut harus mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak, termasuk negara-negara mayoritas Muslim seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir.

Selain itu, persetujuan dari pihak yang menguasai wilayah Gaza secara de facto juga menjadi syarat penting.

“Hamas harus menerima kita. Karena kita ingin menjadi pasukan penjaga perdamaian,” jelasnya.

Tidak Akan Terlibat Konfrontasi

Dalam skema Board of Peace (BoP), setiap negara memiliki batasan keterlibatan (national caveats). Indonesia, menurut Presiden, mengambil posisi tegas untuk tidak terlibat dalam aksi militer terhadap Hamas.

“Kita tidak mau terlibat dalam aksi militer terhadap Hamas,” katanya.

Pengiriman Pasukan Masih Ditunda

Meski sebelumnya Indonesia berencana mengirim hingga 8.000 personel TNI untuk misi stabilisasi kemanusiaan bersama International Stabilization Force (ISF), rencana tersebut kini ditangguhkan.

Penundaan dilakukan menyusul meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

“Secara de facto semuanya masih on hold,” ungkap Presiden.

Pemerintah, lanjutnya, masih terus melakukan konsultasi dengan berbagai pihak sambil menunggu situasi geopolitik yang lebih kondusif serta mandat resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Komitmen Kemanusiaan Tetap Dijaga

Meski pengiriman pasukan ditunda, Presiden memastikan bahwa komitmen Indonesia dalam mendukung perdamaian dan perlindungan warga sipil di Palestina tidak berubah.

Indonesia tetap siap berkontribusi dalam misi perdamaian internasional, selama prinsip netralitas, kemanusiaan, dan persetujuan semua pihak dapat terpenuhi.