Penutupan Selat Hormuz Picu Krisis Energi Global Negara Asia hingga Eropa Terapkan Pembatasan dan Darurat Energi
Budi Antoni
Editor: Redaksi Satu Suara Bangsa
Diperbarui: 20 Jul 2026, 18.57

Jakarta — Penutupan Selat Hormuz sejak Sabtu (28/2) memicu gangguan pasokan energi global dan mendorong lonjakan harga minyak mentah dunia hingga di atas USD 110 per barel, sehingga sejumlah negara di Asia hingga Eropa mengambil langkah darurat seperti pembatasan konsumsi energi, kenaikan harga BBM, hingga penerapan kerja dari rumah guna menekan dampak krisis.
Selat Hormuz yang menjadi jalur distribusi sekitar 20 persen minyak harian dunia kini terganggu akibat meningkatnya tensi geopolitik di Iran dan kawasan sekitarnya. Kondisi ini membuat berbagai negara menghadapi tekanan pasokan energi dan lonjakan biaya energi dalam waktu singkat.
Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., pada Selasa (24/3) menetapkan status darurat energi nasional setelah stok gas untuk pembangkit listrik menipis. “Pemerintah melakukan penghentian operasional pesawat dan mengalihkan produksi listrik dari gas ke batu bara,” demikian kebijakan yang diumumkan pemerintah Filipina. Selain itu, Filipina juga berencana meningkatkan impor batu bara, termasuk dari Indonesia, serta membuka opsi impor minyak dari Rusia.
Di Malaysia, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyebut lonjakan subsidi BBM terjadi signifikan dalam waktu singkat. “Subsidi BBM melonjak dari RM700 juta menjadi RM3,2 miliar,” ujarnya. Pemerintah Malaysia juga tengah mengkaji kebijakan kerja dari rumah untuk sektor publik serta mencari sumber energi alternatif melalui perusahaan energi nasional.
Sementara itu, Kementerian Energi Myanmar menyatakan akan memberlakukan sistem barcode dan QR code untuk pembelian BBM secara nasional mulai pekan depan. “Sistem ini akan menentukan jumlah BBM yang bisa dibeli masyarakat,” demikian pernyataan resmi pemerintah Myanmar, guna mengendalikan konsumsi dan distribusi bahan bakar.
Di Singapura, pemerintah mengumumkan potensi kenaikan tarif listrik hingga 11 persen dalam beberapa bulan mendatang serta mendorong penghematan energi di sektor rumah tangga dan industri. Pemerintah juga menyiapkan tambahan insentif bagi kelompok masyarakat tertentu untuk meredam dampak kenaikan biaya energi.
Kebijakan serupa juga diterapkan di sejumlah negara lain. Thailand mulai mendorong kerja jarak jauh dan penghematan energi di kantor pemerintah, sementara Vietnam mempercepat transisi ke bahan bakar nabati E10 untuk mengurangi konsumsi bensin fosil hingga 10 persen. Laos bahkan memangkas hari sekolah menjadi tiga hari per minggu untuk menghemat bahan bakar.
Di kawasan Asia Timur, China dan Jepang menghentikan ekspor bahan bakar untuk menjaga pasokan domestik. Korea Selatan meningkatkan pemanfaatan pembangkit listrik batu bara dan nuklir, sedangkan Australia menurunkan standar kualitas solar sementara untuk menambah pasokan dalam negeri. Inggris dan Uni Eropa juga menyiapkan berbagai langkah darurat, termasuk pembatasan konsumsi dan penyesuaian kebijakan energi.
Sebagai konteks, Selat Hormuz selama ini merupakan jalur strategis pengiriman minyak dunia yang menghubungkan negara-negara produsen di Timur Tengah dengan pasar global. Gangguan di kawasan ini kerap berdampak langsung pada harga energi global, sebagaimana terjadi dalam beberapa konflik geopolitik sebelumnya.
Dampak kebijakan yang diambil berbagai negara menunjukkan potensi tekanan terhadap masyarakat, terutama dalam bentuk kenaikan harga energi, pembatasan konsumsi, serta perubahan pola kerja dan aktivitas sehari-hari. Sektor industri dan transportasi menjadi yang paling terdampak, sementara rumah tangga menghadapi kenaikan biaya listrik dan bahan bakar.
Di Indonesia, pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kebijakan kerja dari rumah atau work from home telah diputuskan dan tinggal menunggu pengumuman resmi dari Menteri Koordinator Perekonomian. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mitigasi untuk menekan konsumsi energi domestik.
Ke depan, pemerintah di berbagai negara diperkirakan akan terus memperkuat langkah mitigasi, termasuk diversifikasi sumber energi, peningkatan efisiensi konsumsi, serta penyesuaian kebijakan fiskal dan subsidi untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian pasokan energi global.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Kemensos Proses Usulan Sekolah Rakyat di Landak, Ditargetkan Masuk Tahap III Pembangunan 2026
JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) mulai memproses usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, setelah pemerintah daerah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi dan kesi

Bappenas dan Pemerintah Daerah Perkuat Sinergi Percepatan Pembangunan Papua Melalui RAPPP 2025–2029
MIMIKA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bersama para gubernur serta bupati dan wali kota se-Tanah Papua menegaskan komitmen untuk mempercepat implementasi Rencana Aksi Percepatan Pe

Satgas TMMD Kodim 1707/Merauke Hadirkan Layanan Kesehatan Door to Door bagi Warga Kampung Wanam
MERAUKE – Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-129 Tahun Anggaran 2026 Kodim 1707/Merauke tidak hanya melaksanakan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menghadirkan pelayanan kesehatan bagi masyaraka
