Pengamat: Narasi Penjajahan dalam Film Pesta Babi Berbahaya dan Delegitimasi Negara

JAKARTA — Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional, Ayip Tayana, menilai narasi yang dibangun dalam film dokumenter Pesta Babi terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate di Merauke, Papua Selatan, berpotensi berbahaya apabila menggiring opini bahwa negara sedang menjajah rakyatnya sendiri.

Menurut Ayip, kritik terhadap pembangunan merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar kritik tidak berkembang menjadi narasi yang mendelegitimasi negara dan seluruh upaya pembangunan yang selama ini dilakukan pemerintah di Papua.

“Narasi Papua sedang dijajah karena proyek Food Estate itu menurut saya berbahaya. Karena kalimat itu bukan lagi sekadar kritik pembangunan, tapi sudah masuk pada delegitimasi negara. Masa negara mau menjajah rakyatnya sendiri?” ujar Ayip Tayana dalam keterangannya di Jakarta.

Ayip menjelaskan, pemerintah selama ini terus berupaya mempercepat pembangunan di Papua melalui berbagai program strategis, mulai dari dana Otonomi Khusus, pembangunan infrastruktur dasar, jalan, bandara, pelabuhan, rumah sakit, sekolah, hingga perluasan akses internet.

Ia mengakui pembangunan di Papua masih menghadapi berbagai tantangan dan belum sepenuhnya sempurna. Namun, menurutnya, tidak adil apabila seluruh proses pembangunan negara di Papua dihapus hanya karena kritik terhadap satu proyek tertentu.

“Papua hari ini masih mendapat dana Otonomi Khusus. Infrastruktur juga terus dibangun, jalan dibuka, bandara, pelabuhan, rumah sakit, sekolah, sampai internet terus didorong. Memang belum sempurna, tapi jangan juga berpura-pura seolah-olah negara tidak pernah membangun Papua,” katanya.

Film dokumenter Pesta Babi sebelumnya menuai kontroversi setelah mengangkat isu proyek food estate di Merauke dengan narasi mengenai dugaan kolonialisme baru di Tanah Papua. Film tersebut memicu perdebatan publik karena dianggap sebagian pihak sebagai bentuk kritik sosial terhadap pembangunan, sementara pihak lain menilai narasi yang dibangun terlalu sepihak.

Ayip menilai Papua tidak boleh terus dikunci dalam narasi ketertinggalan, penderitaan, dan eksploitasi. Menurutnya, masyarakat Papua juga memiliki hak yang sama untuk menikmati pembangunan dan kemajuan ekonomi seperti wilayah lain di Indonesia.

“Kalau ada investasi masuk disebut eksploitasi. Ada jalan dibangun, dibilang eksploitasi. Ada Food Estate disebut penjajahan gaya baru. Lalu kita mau apakan Papua? Apakah kita mau Papua tetap hutan semua? Harga barang-barang di Papua tetap mahal? Warganya tetap miskin? Kan tidak mau begitu. Papua juga Indonesia, dan masyarakat Papua berhak maju,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah pusat selama ini sering mendapat kritik ketika Papua dinilai tertinggal. Namun di sisi lain, ketika pembangunan dilakukan secara serius, muncul pula tudingan bahwa pembangunan tersebut merupakan bentuk penjajahan baru.

Menurut Ayip, proyek food estate di Merauke juga tidak dapat dilepaskan dari kepentingan strategis nasional terkait ketahanan pangan dan kedaulatan negara di tengah situasi global yang tidak menentu.

“Isu pangan itu isu kedaulatan negara. Kalau Indonesia terus-terusan bergantung pada impor pangan, maka Indonesia akan mudah ditekan. Karena itu, membangun Food Estate untuk cadangan pangan nasional menjadi penting, terlebih dunia sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya.

Meski demikian, Ayip menegaskan proyek pembangunan tetap harus dikawal agar berjalan adil dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua. Ia meminta pemerintah memastikan keterlibatan masyarakat lokal, penghormatan terhadap hak-hak adat, serta pemerataan manfaat ekonomi dalam pelaksanaan proyek.

“Yang harus dikawal bukan penghentian PSN, tapi bagaimana proyek itu berjalan: apakah melibatkan warga lokal, menghormati masyarakat adat, dan bermanfaat bagi Papua,” katanya.

Ayip juga mengingatkan bahwa kondisi sosial di Papua tidak sesederhana seperti yang digambarkan dalam satu film dokumenter. Menurut dia, terdapat beragam pandangan di masyarakat Papua terkait proyek pembangunan, termasuk kelompok yang mendukung dan berharap program tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, ia mengajak publik untuk menyikapi film Pesta Babi secara kritis dan proporsional, serta tidak menjadikannya sebagai satu-satunya sumber kebenaran dalam melihat persoalan pembangunan di Papua.

Ke depan, pemerintah diharapkan terus memperkuat dialog dengan masyarakat adat dan berbagai elemen lokal guna memastikan setiap proyek strategis nasional berjalan transparan, inklusif, serta tetap menghormati hak-hak masyarakat Papua.