Penerima Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak Tembus 61,2 Juta hingga Februari 2026
Budi Antoni
Editor: Redaksi Satu Suara Bangsa
Diperbarui: 29 Jul 2026, 17.50

Jakarta – Program makan bergizi gratis untuk anak-anak (MBG) terus menunjukkan perkembangan signifikan. Pemerintah mencatat hingga 27 Februari 2026, program ini telah menjangkau 61,2 juta penerima manfaat di 38 provinsi melalui 24.368 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Data tersebut disampaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang menegaskan bahwa program MBG menjadi salah satu prioritas nasional dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah berkomitmen memastikan program ini berjalan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Pemerintah berkomitmen memastikan program MBG berjalan tepat sasaran, aman, dan berkelanjutan sebagai fondasi pembangunan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Zulkifli Hasan, Rabu (4/3/2026).
Jumlah Penerima MBG Terus Bertambah
Jumlah penerima makan bergizi gratis untuk anak-anak mengalami peningkatan dibandingkan pertengahan Januari 2026 yang masih berada di kisaran 58 juta penerima manfaat.
Pemerintah menargetkan program ini terus berkembang hingga mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2026, sesuai dengan target yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.
Perluasan jangkauan program dilakukan melalui pembangunan dan pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Jawa Tengah Jadi Salah Satu Daerah dengan Capaian Tinggi
Salah satu wilayah dengan capaian signifikan adalah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah mencatat sekitar 9,29 juta penerima manfaat telah mendapatkan layanan melalui 3.838 SPPG yang beroperasi di wilayah tersebut.
Selain itu, capaian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di Jawa Tengah mencapai 35,03 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 32 persen.
Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan kualitas layanan program ini tetap terjaga.
“Pemda memiliki peran strategis dalam memastikan keamanan pangan, standar gizi, serta kelancaran distribusi bahan pangan lokal untuk mendukung pelaksanaan program ini,” jelas Menko Pangan.
Libatkan 28 Kementerian dan Lembaga
Pelaksanaan program makan bergizi gratis untuk anak-anak melibatkan 28 kementerian dan lembaga, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025.
Program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan berbagai sektor.
Beberapa pihak yang terlibat dalam rantai pasok program MBG antara lain:
- UMKM pangan lokal
- BUMDes
- koperasi nelayan
- peternak mandiri
Dengan keterlibatan tersebut, program MBG juga dinilai mampu mendorong aktivitas ekonomi di daerah.
Pemerintah Siapkan Command Center MBG
Meski capaian program terus meningkat, pemerintah masih menemukan ketidaksesuaian data penerima manfaat di sejumlah daerah. Karena itu, proses pemutakhiran dan validasi data terus dilakukan.
Untuk memperkuat pengawasan nasional, pemerintah berencana membangun Command Center MBG sebagai pusat pemantauan terpadu.
Command Center tersebut akan berfungsi untuk meningkatkan koordinasi, pengawasan, serta efektivitas pelaksanaan program di seluruh wilayah Indonesia.
Program MBG Tetap Berjalan Saat Ramadan
Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis untuk anak-anak tetap berjalan selama bulan Ramadan, termasuk saat masa libur dan cuti bersama.
Namun mekanisme penyaluran akan disesuaikan dengan kondisi daerah. Di wilayah dengan mayoritas masyarakat berpuasa, makanan akan disalurkan dalam bentuk paket makanan kemasan sehat.
Sementara itu, sekolah di daerah dengan mayoritas non-muslim tetap menjalankan program MBG seperti biasa.
Dengan terus bertambahnya jumlah penerima manfaat, pemerintah berharap program ini dapat menjadi salah satu fondasi penting dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia serta mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Kemensos Proses Usulan Sekolah Rakyat di Landak, Ditargetkan Masuk Tahap III Pembangunan 2026
JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) mulai memproses usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, setelah pemerintah daerah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi dan kesi

Bappenas dan Pemerintah Daerah Perkuat Sinergi Percepatan Pembangunan Papua Melalui RAPPP 2025–2029
MIMIKA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bersama para gubernur serta bupati dan wali kota se-Tanah Papua menegaskan komitmen untuk mempercepat implementasi Rencana Aksi Percepatan Pe

Satgas TMMD Kodim 1707/Merauke Hadirkan Layanan Kesehatan Door to Door bagi Warga Kampung Wanam
MERAUKE – Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-129 Tahun Anggaran 2026 Kodim 1707/Merauke tidak hanya melaksanakan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menghadirkan pelayanan kesehatan bagi masyaraka
