Pemkab Teluk Wondama Pindahkan Lokasi Sekolah Rakyat, Pembangunan Difokuskan Dekat Pusat Kabupaten

TELUK WONDAMA – Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, memutuskan memindahkan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR) dari Kampung Werianggi, Distrik Nikiwar, ke Distrik Rasiei. Keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan teknis dari Kementerian Sosial (Kemensos) agar lokasi sekolah berada lebih dekat dengan pusat pemerintahan kabupaten sehingga memudahkan akses dan penyelenggaraan layanan pendidikan.

Bupati Teluk Wondama Elysa Auri menjelaskan bahwa pada awalnya pemerintah daerah telah menetapkan lahan seluas 10 hektare di Kampung Werianggi sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Bahkan, masyarakat adat setempat telah menyatakan kesediaannya menyerahkan lahan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

Namun, setelah dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, lokasi pembangunan disesuaikan mengikuti rekomendasi teknis dari Kementerian Sosial.

“Namun dalam perkembangan ada pertimbangan teknis dari Kemensos terkait lokasinya dan disarankan harus dekat dengan ibu kota kabupaten sehingga Pemerintah Daerah sudah bersepakat lokasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat tersebut dipindahkan ke wilayah Distrik Rasiei,” kata Elysa Auri.

Penjelasan tersebut disampaikan Bupati saat menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi dan Kelompok Khusus DPRK Teluk Wondama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRK di Rasiei.

Menurut Elysa, proses pengadaan lahan di Distrik Rasiei akan mulai dilaksanakan pada tahun 2026 dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,5 miliar. Saat ini pemerintah daerah masih melakukan koordinasi dengan pihak apraisal dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendukung proses pengadaan tanah sesuai ketentuan yang berlaku.

“Dan sementara dalam proses koordinasi dengan pihak apraisal dan BPN,” terangnya.

Sebelumnya, Kelompok Khusus DPRK Teluk Wondama menyoroti belum terealisasinya pembayaran ganti rugi tanah yang semula direncanakan menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. DPRK juga meminta agar proses pengadaan lahan melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat sehingga pelaksanaannya berjalan secara baik dan sesuai ketentuan.

Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program strategis pemerintah di bidang pendidikan yang menyediakan layanan pendidikan formal berbasis asrama secara gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini mencakup jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Melalui penyesuaian lokasi pembangunan tersebut, Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama berharap proses pembangunan Sekolah Rakyat dapat berjalan lebih efektif, memberikan kemudahan akses bagi peserta didik, serta mendukung pemerataan layanan pendidikan berkualitas bagi masyarakat di wilayah Papua Barat.