Pemerintah Tangguhkan Urusan BoP dan Pengiriman 8.000 Pasukan TNI ke Gaza

Pemerintah Indonesia resmi menangguhkan pembahasan rencana keterlibatan dalam skema Board of Peace (BoP), termasuk opsi pengiriman 8.000 personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Gaza. Keputusan ini diambil di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang dinilai belum menunjukkan tanda-tanda kondusif. Langkah tersebut sekaligus mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam menimbang risiko keamanan serta dampak geopolitik yang lebih luas.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa seluruh proses terkait rencana tersebut untuk sementara dihentikan tanpa batas waktu yang ditentukan. Dalam keterangannya di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026), ia menyatakan bahwa seluruh agenda saat ini “di-hold” sambil menunggu perkembangan situasi global. Pernyataan ini menandai adanya peninjauan ulang secara menyeluruh terhadap kebijakan luar negeri yang melibatkan aspek militer.

Penangguhan ini juga menjadi indikator bahwa pemerintah tidak ingin tergesa-gesa dalam mengambil keputusan strategis di tengah situasi internasional yang fluktuatif. Sebelumnya, rencana pengiriman pasukan TNI merupakan bagian dari kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian dunia melalui skema BoP yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. Namun, perkembangan di lapangan yang kian memburuk membuat opsi tersebut untuk sementara ditunda.

Meski jalur operasional militer ditunda, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa komitmen Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina tidak berubah. Pemerintah tetap mendorong penyelesaian konflik melalui pendekatan solusi dua negara (two-state solution) sebagai jalan damai yang berkelanjutan. Indonesia, menurut Presiden, masih membuka ruang untuk berperan dalam proses diplomasi internasional guna mencapai stabilitas kawasan.

Di sisi lain, dinamika konflik global yang melibatkan kekuatan besar, termasuk ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, turut menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan kebijakan ini. Pemerintah menilai situasi tersebut berpotensi memperluas ketidakpastian global. Dalam konteks ini, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia siap mengambil peran sebagai mediator dan terus mendorong penyelesaian konflik melalui jalur damai sebagai prioritas utama.