Pemerintah Kaji Penyesuaian Pajak JHT, Fokus Jaga Keadilan dan Perlindungan Pekerja

JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membuka peluang untuk mengevaluasi kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT). Evaluasi tersebut mencakup kemungkinan penyesuaian batas saldo bebas pajak yang saat ini sebesar Rp50 juta maupun besaran tarif pajak, sebagai respons atas berbagai masukan yang disampaikan masyarakat.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, mengatakan perubahan kebijakan perpajakan JHT memerlukan kajian yang komprehensif karena pengaturannya memiliki dasar hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP).

“Terkait penyesuaian pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas JHT, perlu kita kaji lagi. Karena kalau mau mengubah aturan, bukan hal yang mudah, apalagi dasar hukumnya dari Peraturan Pemerintah,” ujar Inge.

Ia menjelaskan hingga saat ini pemerintah masih menginventarisasi berbagai masukan yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, seluruh opsi masih terbuka untuk dikaji, baik terkait kenaikan batas saldo bebas pajak maupun penyesuaian tarif pajak, dengan tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap sistem perpajakan dan perlindungan peserta JHT.

“Kita harus lihat dulu apakah yang diusulkan itu penambahan batas pengenaan, atau mungkin penurunan tarif. Semua bisa dikaji, tetapi tentu bergantung pada hasil kajian yang dilakukan,” katanya.

Evaluasi tersebut muncul setelah sejumlah kalangan pekerja menyampaikan aspirasi agar kebijakan perpajakan atas pencairan JHT ditinjau kembali. Pemerintah menegaskan seluruh masukan akan menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan mengambil keputusan secara terburu-buru sebelum memperoleh gambaran menyeluruh mengenai profil penerima manfaat JHT. Menurutnya, analisis diperlukan agar setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat kepada kelompok yang membutuhkan.

“Kita akan cek, itu kan sampai Rp50 juta ya 0 persen, kita akan lihat yang bayar di atas Rp50 juta berapa sih. Jangan-jangan nanti saya kasih untuk orang yang kaya saja. Jadi, saya akan investigasi,” ujar Purbaya.

Ia menambahkan, pemerintah juga akan mempelajari praktik terbaik yang diterapkan di berbagai negara sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang lebih adil, seimbang, dan berorientasi pada perlindungan pekerja.

Kajian terhadap kebijakan pajak JHT tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk terus menyempurnakan regulasi perpajakan sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan sosial bagi pekerja, keberlanjutan fiskal negara, serta prinsip keadilan dalam sistem perpajakan. Hasil evaluasi nantinya diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan manfaat JHT dapat dirasakan secara optimal oleh para pekerja yang benar-benar membutuhkan.