Pemerintah Berusaha Mengembalikan Kedaulatan Ekonomi Digital di Tengah Dominasi E-Commerce Asing

JAKARTA — Di era ketika belanja cukup dilakukan lewat genggaman tangan, kemudahan digital ternyata menyimpan kegelisahan tersendiri. Di balik diskon besar dan layanan cepat, muncul pertanyaan yang semakin sering terdengar: siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari derasnya arus e-commerce di Indonesia? Kekhawatiran ini bukan sekadar isu ekonomi, tetapi juga menyentuh kedaulatan pasar dan masa depan pelaku usaha lokal yang kian terdesak.

Hal inilah yang kini menjadi perhatian serius Purbaya Yudhi Sadewa. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah tengah memikirkan langkah strategis untuk mencegah dominasi berlebihan pemain asing, khususnya dari Cina, dalam pasar e-commerce nasional. Pernyataan tersebut disampaikan pada 21 Maret 2026 di Jakarta, menyusul banyaknya keluhan masyarakat yang ia terima, bahkan secara langsung melalui siaran TikTok. Dalam keluhan itu, masyarakat menilai bahwa platform digital yang beroperasi di Indonesia cenderung lebih menguntungkan pihak luar. Kekhawatiran ini semakin menguat setelah ByteDance mengakuisisi Tokopedia pada 2024, yang mempertegas dominasi asing dalam ekosistem digital domestik.

Merespons kondisi tersebut, Purbaya menekankan pentingnya menghidupkan kembali perusahaan domestik agar mampu bersaing secara sehat. Gagasan ini bukan tanpa alasan. Pertama, dominasi asing yang terlalu besar berpotensi menggerus daya saing pelaku lokal, terutama UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Kedua, jika arus keuntungan lebih banyak mengalir ke luar negeri, maka digitalisasi justru kehilangan makna strategisnya bagi pembangunan ekonomi dalam negeri. Ketiga, keberadaan pemain lokal yang kuat dapat menciptakan keseimbangan pasar, sehingga konsumen tetap diuntungkan tanpa mengorbankan kepentingan nasional.

Namun demikian, tidak sedikit yang berpendapat bahwa kehadiran pemain asing justru membawa manfaat, seperti investasi besar, teknologi canggih, dan efisiensi layanan. Pandangan ini memang tidak sepenuhnya keliru. Platform global mampu mempercepat transformasi digital dan membuka akses pasar yang lebih luas. Akan tetapi, tanpa regulasi dan strategi yang tepat, keunggulan tersebut bisa berubah menjadi dominasi yang sulit ditandingi. Jika pemain lokal terus tertinggal, maka ketergantungan terhadap pihak asing akan semakin dalam dan berisiko dalam jangka panjang.

Karena itu, langkah pemerintah untuk mengkaji strategi kebangkitan pemain domestik menjadi sangat krusial. Ini bukan soal menutup diri dari globalisasi, melainkan memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pelaku utama dalam ekosistem digitalnya sendiri. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, keseimbangan antara keterbukaan dan kedaulatan ekonomi harus dijaga. Sebab pada akhirnya, masa depan ekonomi digital Indonesia tidak boleh hanya ditentukan oleh siapa yang paling besar, tetapi oleh siapa yang paling mampu memberikan manfaat bagi bangsa.