Pemerintah Bangun 100 Sekolah Nasional Terintegrasi pada 2026, Perluas Akses Pendidikan Berkualitas
Ozio
Editor: Redaksi Satu Suara Bangsa
Diperbarui: 20 Jul 2026, 19.00

Jakarta – Pemerintah akan membangun 100 Sekolah Nasional Terintegrasi pada tahun 2026 sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Program yang merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto tersebut akan menghadirkan sekolah unggulan nonasrama yang dapat diakses oleh siswa dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi. Rencana pembangunan itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti usai rapat bersama Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa Sekolah Nasional Terintegrasi dirancang berbeda dengan sekolah unggulan berasrama yang sebelumnya telah dikembangkan pemerintah. Konsep baru ini memungkinkan peserta didik memperoleh layanan pendidikan berkualitas tanpa harus tinggal di asrama, sehingga dapat menjangkau lebih banyak siswa di berbagai daerah.
“Ini merupakan sekolah unggul yang tidak berasrama,” ujar Abdul Mu’ti saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Ia menambahkan bahwa pemerintah telah menerima berbagai usulan dari daerah dan melakukan seleksi awal terhadap lokasi yang akan masuk dalam program tersebut. “Tahun ini direncanakan kita akan bangun 100 Sekolah Nasional Terintegrasi dan sudah ada usulan-usulan sekolah yang masuk dari 36 yang sudah kami seleksi,” kata Abdul Mu’ti.
Sebagai tahap awal, pemerintah menargetkan lima Sekolah Nasional Terintegrasi mulai beroperasi dengan memanfaatkan fasilitas milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selain itu, satu sekolah akan dibangun di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), sementara sejumlah lokasi lain sedang disiapkan melalui pembangunan baru maupun peningkatan sekolah yang sudah ada.
Program Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional secara merata. Berdasarkan konsep yang dikembangkan Kemendikdasmen, sekolah ini mengintegrasikan jenjang pendidikan dalam satu kawasan dengan sistem tata kelola yang terpadu. Pemerintah menilai model tersebut dapat memperkuat kesinambungan proses belajar sekaligus memperluas akses terhadap fasilitas pendidikan yang lebih modern dan berkualitas.
Selain pembangunan sekolah baru, pemerintah juga tengah mempercepat revitalisasi fasilitas pendidikan di berbagai daerah. Kemendikdasmen melaporkan bahwa perbaikan fasilitas sekolah pada 2025 telah mencapai lebih dari 16 ribu satuan pendidikan, sementara target revitalisasi pada 2026 mencapai puluhan ribu sekolah di seluruh Indonesia. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah dan meningkatkan mutu layanan pendidikan nasional.
Dari sisi masyarakat, pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi diperkirakan dapat memperluas kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas, khususnya bagi siswa di daerah yang selama ini memiliki keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan. Kehadiran sekolah unggulan yang lebih merata juga berpotensi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat daya saing generasi muda, serta mendukung agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Pemerintah menyatakan akan melanjutkan proses seleksi lokasi, penyusunan desain sekolah, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan mitra terkait guna memastikan target pembangunan 100 Sekolah Nasional Terintegrasi dapat terealisasi sesuai rencana pada 2026. Selain itu, pengembangan sekolah di Ibu Kota Nusantara dan pemanfaatan fasilitas pendidikan yang telah tersedia akan menjadi bagian dari tahap awal implementasi program tersebut.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Kemensos Proses Usulan Sekolah Rakyat di Landak, Ditargetkan Masuk Tahap III Pembangunan 2026
JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) mulai memproses usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, setelah pemerintah daerah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi dan kesi

Bappenas dan Pemerintah Daerah Perkuat Sinergi Percepatan Pembangunan Papua Melalui RAPPP 2025–2029
MIMIKA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bersama para gubernur serta bupati dan wali kota se-Tanah Papua menegaskan komitmen untuk mempercepat implementasi Rencana Aksi Percepatan Pe

Satgas TMMD Kodim 1707/Merauke Hadirkan Layanan Kesehatan Door to Door bagi Warga Kampung Wanam
MERAUKE – Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-129 Tahun Anggaran 2026 Kodim 1707/Merauke tidak hanya melaksanakan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menghadirkan pelayanan kesehatan bagi masyaraka
