Pembangunan Infrastruktur Papua Diprioritaskan, Pemerintah Fokus Percepatan Konektivitas dan Keamanan

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Papua melalui skema perencanaan khusus guna mendukung konektivitas, ketahanan pangan, serta penguatan kawasan perbatasan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Rachmat Pambudy, mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur dasar menjadi langkah strategis yang harus diprioritaskan. Menurutnya, sejumlah fasilitas penting seperti pelabuhan, jembatan, dan jalan penghubung perlu segera dibangun atau ditingkatkan agar distribusi logistik dan hasil produksi masyarakat tidak terhambat.

“Tanpa infrastruktur kunci, arus logistik dan hasil panen akan terganggu. Karena itu pembangunan harus dilakukan secara terintegrasi dan terencana,” ujar Rachmat dalam forum perencanaan pembangunan khusus Papua di Jakarta, Kamis.

Ia menambahkan, fokus pembangunan tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup wilayah perbatasan dan zona strategis. Infrastruktur pendukung pertahanan, termasuk pos keamanan pantai, dinilai penting untuk memperkuat stabilitas kawasan sekaligus menjaga kedaulatan wilayah.

Rachmat menekankan bahwa program prioritas nasional perlu diselaraskan dengan rencana pembangunan daerah. Salah satu contohnya adalah program kampung nelayan yang diharapkan menjadi bagian integral dari pengembangan wilayah Merauke dan sekitarnya.

Sementara itu, Bupati Merauke Yoseph B. Gebze menilai posisi daerahnya sebagai wilayah perbatasan sekaligus gerbang timur Indonesia menjadikan pembangunan infrastruktur dan pertahanan sebagai kebutuhan mendesak. Ia menyebutkan empat fokus pembangunan daerah, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta sinkronisasi kebijakan daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah pusat dan daerah akan memperkuat koordinasi teknis guna memastikan proyek prioritas dapat direalisasikan sesuai target. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan Indonesia timur sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional melalui pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.