Pelabuhan Wanam Jadi Simpul Logistik Strategis, Kemenhub Tuntaskan Pembangunan untuk Dukung Papua Selatan
Budi Antoni
Editor: Redaksi Satu Suara Bangsa
Diperbarui: 20 Jul 2026, 18.55

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus memperkuat konektivitas dan ketahanan logistik nasional dengan mempercepat penyelesaian pembangunan Pelabuhan Wanam di Provinsi Papua Selatan. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan infrastruktur transportasi laut yang andal, khususnya di wilayah timur Indonesia. Pelabuhan Wanam diproyeksikan menjadi penghubung utama arus barang dan logistik yang mampu membuka keterisolasian wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
Percepatan pembangunan tersebut ditandai dengan penandatanganan kontrak pengadaan barang hasil pekerjaan pembangunan Pelabuhan Wanam hingga tuntas 100 persen yang dilaksanakan di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta. Kontrak ini memastikan seluruh sisa pekerjaan dapat diselesaikan secara menyeluruh dan terukur. Hingga pertengahan Desember 2025, progres fisik pembangunan Pelabuhan Wanam sisi laut telah mencapai 87,39 persen, sehingga penyelesaian akhir menjadi fokus utama agar pelabuhan dapat segera difungsikan secara optimal.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, menegaskan bahwa Pelabuhan Wanam memiliki nilai strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur transportasi, tetapi juga sebagai simpul logistik utama dalam mendukung Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional di Papua Selatan. Menurutnya, pembangunan pelabuhan ini merupakan investasi jangka panjang negara untuk memperkuat ketahanan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kelancaran distribusi kebutuhan pokok dan hasil produksi daerah.
Dalam rangka menyelesaikan pekerjaan hingga 100 persen, Ditjen Perhubungan Laut melakukan penunjukan langsung kepada PT Dua Samudera Perkasa sebagai pelaksana pekerjaan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dirjen Masyhud menekankan agar seluruh tahapan pelaksanaan kontrak dilakukan dengan mengedepankan prinsip tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya, serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut, percepatan pembangunan Pelabuhan Wanam sejalan dengan arah kebijakan nasional dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan dan pemerataan pembangunan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Dengan selesainya pelabuhan ini, diharapkan konektivitas laut di Papua Selatan semakin kuat, distribusi logistik menjadi lebih efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional secara berkelanjutan.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Kemendagri Petakan Daerah Terdampak Pemotongan TKD, Kepala Daerah Diminta Hindari PHK Pegawai
JAKARTA, 30 Juli 2026 — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah memetakan sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang mengalami kesulitan fiskal, termasuk kendala dalam membayar gaji pegawai sebagai dampak pen

Bulog Usulkan Beras Premium Bervitamin untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis
JAKARTA – Perum Bulog mengusulkan pengembangan beras premium yang diperkaya vitamin (fortifikasi) sebagai salah satu upaya mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Inisiatif tersebut ditujukan

Ketapang Jadi Daerah Pertama di Kalbar Kirim Siswa ke Sekolah Rakyat, 32 Peserta Didik Berangkat ke Pontianak
KETAPANG – Pemerintah Kabupaten Ketapang memberangkatkan 32 peserta didik untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Pontianak Tahun Ajaran 2026/2027. Pelepasan siswa yang terdiri dari jenjang Sekolah Dasar (
