Pakar: RI Harus Terlibat dalam Investigasi Serangan terhadap Prajurit TNI di UNIFIL

JAKARTA, 8 April 2026 — Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menegaskan Indonesia harus terlibat langsung dalam proses investigasi serangan terhadap prajurit TNI yang tergabung dalam misi UNIFIL di Lebanon pada 29–30 Maret 2026. Keterlibatan ini dinilai penting untuk menjaga kepentingan nasional serta memastikan perspektif Indonesia terakomodasi dalam penyelidikan yang sedang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Hikmahanto menyatakan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam investigasi menjadi langkah strategis dalam merespons insiden yang menewaskan tiga prajurit TNI tersebut. “Ikutkan otoritas kita ke dalam penyelidikan,” ujarnya di Jakarta, Selasa. Ia menambahkan bahwa keterlibatan tersebut dapat dilakukan baik melalui perwira TNI di lapangan maupun perwakilan Indonesia di tingkat PBB.

Menurutnya, partisipasi aktif Indonesia diperlukan untuk memastikan proses investigasi berjalan objektif dan tidak mengabaikan kepentingan negara pengirim pasukan. “Keterlibatan Indonesia dalam penyelidikan penting demi menjaga kepentingan dan perspektif RI,” kata Hikmahanto.

Ia juga menyoroti bahwa serangan berulang terhadap personel UNIFIL, khususnya yang melibatkan prajurit Indonesia, menjadi indikator memburuknya situasi keamanan di Lebanon selatan. Kondisi tersebut dipicu oleh pelanggaran berulang gencatan senjata antara Israel dan kelompok Hizbullah yang terus berlanjut.

Dalam insiden tersebut, tiga prajurit TNI gugur dan sedikitnya lima lainnya mengalami luka-luka. Bahkan, insiden lanjutan pada awal April kembali menyebabkan tambahan korban luka dari kontingen Indonesia. Secara historis, Indonesia merupakan salah satu kontributor utama pasukan penjaga perdamaian PBB sejak 1957, dengan keterlibatan aktif dalam berbagai misi internasional, termasuk di Lebanon.

Hikmahanto juga menilai, eskalasi konflik yang terus terjadi dapat mempengaruhi efektivitas mandat UNIFIL yang bertugas menjaga stabilitas kawasan. Namun, ia menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat menarik pasukannya secara sepihak karena seluruh personel berada di bawah kendali operasi PBB. “Pasukan kita sudah berada di bawah kendali operasi PBB, jadi tidak bisa diintervensi,” ujarnya.

Dari sisi dampak, keterlibatan Indonesia dalam investigasi berpotensi memperkuat posisi diplomasi Indonesia di tingkat internasional sekaligus meningkatkan perlindungan bagi personel TNI yang bertugas di wilayah konflik. Selain itu, langkah ini juga dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus yang menyangkut keselamatan pasukan penjaga perdamaian.

Pemerintah Indonesia sebelumnya telah mendorong investigasi menyeluruh melalui forum Dewan Keamanan PBB dan komunikasi diplomatik dengan pihak terkait. Ke depan, pemerintah akan terus mengupayakan keterlibatan aktif dalam proses penyelidikan serta memastikan hasil investigasi ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum internasional guna menjamin keadilan bagi para korban dan keluarganya.