Ombudsman RI Kawal Penuh Pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027
Budi Antoni
Editor: Redaksi Satu Suara Bangsa
Diperbarui: 20 Jul 2026, 18.59

JAKARTA — Ombudsman Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 melalui penandatanganan Komitmen Bersama SPMB Ramah yang digelar di Plaza Insan Berprestasi Gedung Kemendikdasmen, Jakarta Selatan, Kamis (21/5/2026).
Komitmen bersama tersebut ditandatangani oleh Anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, serta sejumlah kementerian dan lembaga negara lainnya.
Penandatanganan itu menjadi langkah strategis lintas lembaga untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, inklusif, dan bebas diskriminasi.
Sejumlah lembaga yang turut menandatangani komitmen tersebut antara lain Komisi X DPR RI, DPD RI, Kantor Staf Presiden, Kemenko PMK, Kemendagri, Kementerian Agama, Kemensos, KPPPA, Mabes TNI, Polri, Kejaksaan Agung, KPK, KPAI, hingga Komisi Nasional Disabilitas.
Dalam sambutannya, Nuzran Joher mengapresiasi inisiatif Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dalam membangun komitmen bersama lintas lembaga tersebut.
“Ini merupakan suatu langkah maju di mana ada kesepahaman kolektif antar lembaga negara yang diturunkan menjadi satu gerakan untuk melaksanakan SPMB 2026 dengan inklusif, transparan, akuntabel, dan anti diskriminasi,” ujarnya.
Ia menegaskan Ombudsman RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan SPMB mulai dari tahap pra-pelaksanaan, pelaksanaan, hingga pasca-pelaksanaan.
Menurut Nuzran, sepanjang tahun 2025 Ombudsman RI menerima sebanyak 194 laporan masyarakat terkait pelaksanaan SPMB.
Sebagai bagian dari upaya perbaikan sistemik, Ombudsman juga telah menyampaikan sejumlah rekomendasi dan saran perbaikan kepada Kemendikdasmen, Kemendagri, dan pemerintah daerah guna memperkuat tata kelola penerimaan murid baru.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan keterlibatan berbagai lembaga dalam penandatanganan komitmen tersebut menunjukkan kuatnya dukungan terhadap upaya menciptakan sistem penerimaan murid baru yang lebih baik dan berkeadilan.
“Kehadiran bapak ibu merupakan bukti bagaimana dukungan secara personal dan kelembagaan untuk memastikan SPMB berjalan dengan sebaik-baiknya. Mari kita laksanakan bersama-sama,” ujarnya.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Kemensos Proses Usulan Sekolah Rakyat di Landak, Ditargetkan Masuk Tahap III Pembangunan 2026
JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) mulai memproses usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, setelah pemerintah daerah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi dan kesi

Bappenas dan Pemerintah Daerah Perkuat Sinergi Percepatan Pembangunan Papua Melalui RAPPP 2025–2029
MIMIKA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bersama para gubernur serta bupati dan wali kota se-Tanah Papua menegaskan komitmen untuk mempercepat implementasi Rencana Aksi Percepatan Pe

Satgas TMMD Kodim 1707/Merauke Hadirkan Layanan Kesehatan Door to Door bagi Warga Kampung Wanam
MERAUKE – Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-129 Tahun Anggaran 2026 Kodim 1707/Merauke tidak hanya melaksanakan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menghadirkan pelayanan kesehatan bagi masyaraka
