Menteri PU Pastikan Kendala Lahan Sekolah Rakyat Wonosobo Tuntas
Budi Antoni
Editor: Redaksi Satu Suara Bangsa
Diperbarui: 26 Jul 2026, 16.59

WONOSOBO — Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, memastikan persoalan lahan yang sempat menghambat pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Tahap II Provinsi Jawa Tengah 1 di Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, telah berhasil diselesaikan.
“Masalah lahannya sekarang sudah beres semua. Saat ini semuanya sudah sinergis dan ini kinerja bersama Kementerian PU,” ujar Dody dalam keterangannya, Sabtu (16/5/2026).
Menurut Dody, salah satu kendala utama dalam pembangunan Sekolah Rakyat sebelumnya berkaitan dengan sebagian lahan yang masih dimiliki masyarakat sehingga berdampak pada proses desain dan pelaksanaan konstruksi proyek.
Namun demikian, ia menyebut berbagai hambatan yang muncul, termasuk persoalan teknis di lapangan, kini telah dapat diatasi berkat dukungan lintas instansi dan berbagai pihak terkait.
“Tidak ada masalah, kemarin memang ada sedikit masalah terkait beton, tapi sudah disupport dari berbagai pihak. Sekolah Rakyat ini merupakan program prioritas pemerintah, dan karena saat ini sudah masuk masa kritis, maka Kementerian PU menjadikan ini kerja gotong royong dari semua pihak,” katanya.
Berdasarkan data progres per 14 Mei 2026, realisasi fisik pembangunan Sekolah Rakyat Wonosobo telah mencapai 40,06 persen dengan dukungan sebanyak 1.167 tenaga kerja di lapangan.
Percepatan pembangunan tidak hanya melibatkan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, tetapi juga seluruh unit organisasi di lingkungan kementerian serta dukungan dari berbagai instansi lain, termasuk BUMN dan unsur TNI.
“Dari BUMN saya minta tolong, dari TNI kita juga minta tolong. Jadi kami kerjakan bersama-sama agar pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II ini benar-benar bisa selesai Juni, dan adik-adik bisa masuk sekolah baru pada tahun ajaran baru di Juli,” tuturnya.
Pembangunan Sekolah Rakyat Wonosobo dilaksanakan menggunakan APBN Tahun Anggaran 2025–2026 dengan nilai kontrak mencapai Rp229,05 miliar.
Kawasan pendidikan terpadu tersebut dibangun di atas lahan seluas 5,038 hektare dengan total luas bangunan mencapai 27.474 meter persegi dan dirancang untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Fasilitas yang dibangun meliputi ruang belajar, asrama siswa, rumah susun guru, masjid, gedung serbaguna, hingga sarana olahraga.
Untuk mempercepat penyelesaian proyek secara nasional, Kementerian PU menerapkan sejumlah strategi, di antaranya penambahan alat berat, peningkatan jumlah tenaga kerja, penerapan sistem kerja tiga shift, serta penyesuaian metode konstruksi agar pekerjaan lebih optimal.
Dody menegaskan seluruh pembangunan Sekolah Rakyat ditargetkan dapat selesai pada Juni 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Presiden Prabowo berpesan supaya selesai on time, on schedule, kualitasnya diperhatikan dan dikerjakan secara efektif dan efisien. Pokoknya semua Sekolah Rakyat kita upayakan bisa selesai, Insya Allah Juni 2026,” tandasnya.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Kemensos Proses Usulan Sekolah Rakyat di Landak, Ditargetkan Masuk Tahap III Pembangunan 2026
JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) mulai memproses usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, setelah pemerintah daerah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi dan kesi

Bappenas dan Pemerintah Daerah Perkuat Sinergi Percepatan Pembangunan Papua Melalui RAPPP 2025–2029
MIMIKA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bersama para gubernur serta bupati dan wali kota se-Tanah Papua menegaskan komitmen untuk mempercepat implementasi Rencana Aksi Percepatan Pe

Satgas TMMD Kodim 1707/Merauke Hadirkan Layanan Kesehatan Door to Door bagi Warga Kampung Wanam
MERAUKE – Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-129 Tahun Anggaran 2026 Kodim 1707/Merauke tidak hanya melaksanakan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menghadirkan pelayanan kesehatan bagi masyaraka
