Mensos Tegaskan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Rp700 Ribu Sesuai Prosedur
Budi Antoni
Editor: Redaksi Satu Suara Bangsa
Diperbarui: 20 Jul 2026, 18.58

Mensos Tegaskan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Rp700 Ribu Sesuai ProsedurJakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pengadaan sepatu untuk program sekolah rakyat dengan pagu anggaran hingga Rp700 ribu telah melalui prosedur yang sesuai dengan mekanisme pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan di Gedung Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Selasa (5/5/2026), merespons sorotan publik terkait besaran anggaran tersebut.
Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa nilai Rp700 ribu merupakan batas maksimal anggaran (pagu), bukan harga pembelian final. “Dalam pengadaan sepatu ini untuk siswa sekolah rakyat tentu melalui prosedur yang telah ditetapkan, mekanisme pengadaan. Penanggung jawabnya adalah tentu PPK atau pokja,” ujarnya.
Ia memaparkan, berdasarkan data pengadaan tahun 2025, realisasi harga sepatu selalu berada di bawah pagu yang telah ditetapkan. Terdapat tujuh jenis pengadaan sepatu dengan rentang pagu Rp500 ribu hingga Rp700 ribu, tergantung spesifikasi, seperti sepatu harian hingga model PDL. “Pemenangnya itu biasanya lebih murah dari pagu yang ada. Ya lebih murah dari pagu yang ada,” kata Gus Ipul.
Menurutnya, penetapan pagu dilakukan melalui proses survei pasar dan konsultasi sebelum ditetapkan secara resmi. Hal ini bertujuan memastikan harga yang ditentukan sesuai standar kebutuhan dan kualitas. “Pagunya telah ditetapkan setelah melalui survei dan kemudian dikonsultasikan, setelah itu ditetapkan sebagai pagu,” ujarnya.
Gus Ipul juga menegaskan komitmen transparansi dalam proses pengadaan di Kemensos. Ia menyatakan tidak akan menoleransi penyimpangan dan siap melaporkan jika ditemukan pelanggaran. “Jika ada bukti, kami menjadi pihak pertama yang akan melaporkan ke aparat penegak hukum,” tegasnya.
Isu ini mencuat setelah beredarnya foto dirinya bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang memberikan sepatu kepada siswa sekolah rakyat. Sepatu dalam foto tersebut dibandingkan dengan anggaran Rp700 ribu, meskipun harganya disebut lebih rendah di pasaran. Gus Ipul menegaskan sepatu dalam foto tersebut bukan bagian dari pengadaan Kemensos. “Itu pemberian khusus dari Gubernur Jawa Timur, bukan pengadaan dari Kemensos,” jelasnya.
Program sekolah rakyat sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, termasuk melalui pemenuhan kebutuhan dasar siswa. Dalam praktik sebelumnya, pengadaan barang untuk program sosial pemerintah sering menggunakan sistem pagu anggaran untuk menjaga fleksibilitas sekaligus efisiensi belanja negara.
Dari sisi dampak, transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran. Efisiensi realisasi anggaran di bawah pagu juga berpotensi mengoptimalkan penggunaan dana sosial bagi lebih banyak penerima manfaat.
Ke depan, Kemensos menyatakan akan terus memperkuat pengawasan internal dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum guna memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai aturan serta bebas dari praktik penyimpangan.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Kemensos Proses Usulan Sekolah Rakyat di Landak, Ditargetkan Masuk Tahap III Pembangunan 2026
JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) mulai memproses usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, setelah pemerintah daerah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi dan kesi

Bappenas dan Pemerintah Daerah Perkuat Sinergi Percepatan Pembangunan Papua Melalui RAPPP 2025–2029
MIMIKA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bersama para gubernur serta bupati dan wali kota se-Tanah Papua menegaskan komitmen untuk mempercepat implementasi Rencana Aksi Percepatan Pe

Satgas TMMD Kodim 1707/Merauke Hadirkan Layanan Kesehatan Door to Door bagi Warga Kampung Wanam
MERAUKE – Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-129 Tahun Anggaran 2026 Kodim 1707/Merauke tidak hanya melaksanakan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menghadirkan pelayanan kesehatan bagi masyaraka
