Menkeu Pastikan Belanja Alutsista dan MBG Tak Ganggu APBN, Defisit Dijaga di Bawah 3 Persen

JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan seluruh program prioritas pemerintah, mulai dari pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG), telah dihitung secara matang agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah memastikan defisit fiskal tetap dijaga di bawah batas maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya usai menghadiri acara penyerahan sejumlah alutsista udara oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (19/5/2026).

“Dengan ini sudah kita hitung anggarannya, di bawah 3 persen defisitnya, di bawah 3 persen dari PDB,” ujar Purbaya.

Ia menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap keberlanjutan pembiayaan negara karena seluruh formulasi fiskal telah disusun secara cermat, termasuk pembiayaan sektor pertahanan dan program sosial prioritas pemerintah.

“Jadi semuanya udah kita hitung dengan baik, termasuk untuk MBG, untuk program-program yang lain, tanpa mengganggu program pembangunan yang lain. Jadi kita atur dengan baik, termasuk subsidi segala macam, BBM,” katanya.

Menurut Purbaya, penguatan anggaran pertahanan merupakan bagian dari strategi pemerintah menjaga stabilitas nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global. Namun di sisi lain, pemerintah tetap memastikan program kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional berjalan beriringan.

Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto secara simbolis menyerahkan sejumlah alutsista strategis kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Alutsista yang diterima meliputi enam pesawat tempur Dassault Rafale, empat pesawat Dassault Falcon 8X, satu pesawat Airbus A400M Atlas MRTT, radar GCI GM403, Smart Weapon Hammer, dan rudal Meteor.

Pengadaan alutsista tersebut merupakan bagian dari program modernisasi pertahanan yang mulai dirancang sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo ketika Prabowo masih menjabat Menteri Pertahanan.

Kontrak pembelian 42 unit pesawat tempur Rafale ditandatangani pada Februari 2022, dengan pengiriman tahap pertama dimulai pada awal 2026. Sementara pengadaan pesawat Falcon 8X dilakukan untuk mendukung kebutuhan angkutan VVIP dan misi strategis negara.

Adapun Airbus A400M Atlas MRTT dirancang sebagai pesawat multi-peran yang mampu menjalankan fungsi angkut logistik strategis sekaligus pengisian bahan bakar di udara untuk memperluas radius operasi pesawat tempur TNI AU.

Pemerintah menilai modernisasi alutsista menjadi kebutuhan penting mengingat posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah udara dan laut yang sangat luas. Penguatan pertahanan juga dipandang penting untuk menjaga stabilitas kawasan dan melindungi kepentingan nasional.

Di sisi lain, program Makan Bergizi Gratis tetap menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo. Program tersebut ditujukan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi anak-anak dan kelompok rentan di seluruh Indonesia.

Kebijakan menjaga defisit APBN di bawah 3 persen sendiri merupakan amanat Undang-Undang Keuangan Negara yang selama ini menjadi acuan disiplin fiskal Indonesia. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja strategis dan stabilitas fiskal agar kepercayaan investor serta ketahanan ekonomi nasional tetap terjaga.

Dari sisi masyarakat, kepastian bahwa program pertahanan dan sosial dapat berjalan bersamaan dinilai penting untuk mengurangi kekhawatiran terkait potensi pembengkakan utang negara maupun pengurangan subsidi publik.

Ke depan, pemerintah menyatakan akan terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan pembangunan nasional agar modernisasi pertahanan, program kesejahteraan, subsidi energi, serta pembangunan infrastruktur dapat berjalan berkelanjutan tanpa mengganggu stabilitas ekonomi makro.