Menhut Tegaskan Peran Strategis Indonesia di Sidang PBB, Kuasai 23 Persen Mangrove Dunia
Budi Antoni
Editor: Redaksi Satu Suara Bangsa
Diperbarui: 20 Jul 2026, 18.59

NEW YORK — Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni menegaskan posisi strategis Indonesia dalam upaya mitigasi perubahan iklim global melalui kepemilikan sekitar 23 persen ekosistem mangrove dunia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sidang ke-21 United Nations Forum on Forests (UNFF) di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, awal pekan ini.
Dalam forum internasional tersebut, Raja Juli menekankan bahwa Indonesia berkomitmen menjadikan ekosistem mangrove sebagai salah satu pilar utama dalam pengendalian perubahan iklim, perlindungan kawasan pesisir, dan konservasi keanekaragaman hayati.
“Dengan penguasaan hampir seperempat mangrove dunia, kami ingin memastikan ekosistem ini menjadi pilar utama dalam mitigasi perubahan iklim dan perlindungan wilayah pesisir,” ujar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam keterangan resmi, Kamis (14/5/2026).
Raja Juli mengatakan Indonesia juga mengajak masyarakat internasional memperkuat kerja sama global melalui inisiatif World Mangrove Center yang digagas pemerintah Indonesia. Inisiatif tersebut diarahkan untuk memperluas kolaborasi riset, inovasi, serta aksi nyata perlindungan dan restorasi mangrove secara berkelanjutan di berbagai negara.
“Indonesia menyambut baik kolaborasi melalui World Mangrove Center untuk memajukan manajemen mangrove berkelanjutan di tingkat global,” katanya.
Menurut Raja Juli, Indonesia siap memimpin penguatan kerja sama internasional dalam pemanfaatan potensi mangrove guna mendukung aksi iklim global dan meningkatkan ketahanan wilayah pesisir terhadap ancaman abrasi, kenaikan muka air laut, serta bencana akibat perubahan iklim.
Ia juga menyebut sekitar 80 persen kawasan mangrove Indonesia berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan, sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlanjutan ekosistem tersebut.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan Dyah Murtiningsih menjelaskan bahwa World Mangrove Center dirancang sebagai pusat unggulan internasional yang memfasilitasi pertukaran pengetahuan, penelitian, dan pendanaan restorasi mangrove dunia.
“Langkah ini diharapkan dapat mempercepat restorasi mangrove global dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan ekosistem pesisir dunia,” ujar Dyah.
Indonesia selama ini dikenal sebagai negara dengan kawasan mangrove terluas di dunia. Mangrove memiliki fungsi penting sebagai penyerap karbon alami atau blue carbon yang efektif menekan emisi gas rumah kaca. Selain itu, ekosistem mangrove juga menjadi benteng alami pesisir dari abrasi, tsunami, serta habitat penting bagi berbagai spesies laut dan satwa endemik.
Namun dalam beberapa tahun terakhir, kerusakan mangrove akibat alih fungsi lahan, pembalakan liar, dan aktivitas industri masih menjadi tantangan serius di sejumlah wilayah pesisir Indonesia. Pemerintah pun terus mendorong program rehabilitasi dan restorasi mangrove nasional untuk mendukung target pengurangan emisi karbon dan ketahanan lingkungan jangka panjang.
Partisipasi Indonesia dalam forum UNFF ke-21 sekaligus menjadi upaya memperkuat posisi diplomasi lingkungan Indonesia di tingkat global, terutama dalam isu kehutanan, perubahan iklim, dan konservasi ekosistem pesisir. Pemerintah berharap kerja sama internasional melalui World Mangrove Center dapat segera diwujudkan guna mempercepat perlindungan mangrove dunia secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Kemensos Proses Usulan Sekolah Rakyat di Landak, Ditargetkan Masuk Tahap III Pembangunan 2026
JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) mulai memproses usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, setelah pemerintah daerah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi dan kesi

Bappenas dan Pemerintah Daerah Perkuat Sinergi Percepatan Pembangunan Papua Melalui RAPPP 2025–2029
MIMIKA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bersama para gubernur serta bupati dan wali kota se-Tanah Papua menegaskan komitmen untuk mempercepat implementasi Rencana Aksi Percepatan Pe

Satgas TMMD Kodim 1707/Merauke Hadirkan Layanan Kesehatan Door to Door bagi Warga Kampung Wanam
MERAUKE – Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-129 Tahun Anggaran 2026 Kodim 1707/Merauke tidak hanya melaksanakan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menghadirkan pelayanan kesehatan bagi masyaraka
