Luhut: Digitalisasi Bansos Perkuat Transparansi dan Cegah Politisasi Menjelang Pemilu

JAKARTA, 18 Juni 2026 — Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan digitalisasi sistem perlindungan sosial (perlinsos) akan memperkuat transparansi penyaluran bantuan sosial (bansos) serta mengurangi potensi penyalahgunaan bantuan untuk kepentingan politik. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Indonesia Summit 2026 di Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2026), seiring percepatan pengembangan sistem perlinsos digital yang akan diterapkan secara bertahap di berbagai daerah.

Luhut mengatakan sistem digital yang dikembangkan pemerintah memungkinkan seluruh penerima bantuan terdata secara terintegrasi melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK), teknologi pengenalan wajah (face recognition), serta verifikasi biometrik sehingga proses penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih akurat dan terukur.

“Jadi tidak bisa lagi misalnya saya kepala desa bilang, ‘Eh kamu dapat bansos, tapi pilih saya’. Tidak akan terjadi lagi,” kata Luhut.

Menurutnya, digitalisasi akan memperkecil ruang manipulasi data penerima bantuan karena seluruh proses verifikasi dilakukan secara elektronik dan dapat diawasi secara transparan.

“Nanti warga itu tidak bisa dimanipulasi lagi untuk partai pendukung, karena bansos semua sudah terdata dengan face recognition, biometrik, itu segera bisa terverifikasi,” ujarnya.

Pemerintah telah melakukan uji coba perlinsos digital di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Berdasarkan hasil evaluasi awal, sistem tersebut menunjukkan peningkatan akurasi dalam penyaluran bantuan. Luhut menyebut tingkat ketidaktepatan sasaran penerima bantuan yang sebelumnya mencapai 77,6 persen berhasil ditekan menjadi sekitar 10 persen setelah penerapan sistem digital.

Keberhasilan tersebut menjadi dasar pemerintah untuk memperluas implementasi perlinsos digital ke 42 kabupaten dan kota di 25 provinsi. Tahapan ini dilakukan untuk menguji kesiapan infrastruktur, tata kelola, regulasi, serta kapasitas sumber daya manusia sebelum sistem diterapkan secara nasional.

Sejak 4 Juni 2026, uji coba terbatas juga telah berjalan di Kota Surabaya dan seluruh wilayah Provinsi Bali yang mencakup sembilan kecamatan dan 14 desa atau kelurahan. Melalui sistem baru tersebut, masyarakat dapat melakukan pendaftaran bantuan sosial hanya menggunakan NIK dan verifikasi wajah tanpa harus melalui proses administrasi yang panjang.

Transformasi digital perlindungan sosial merupakan bagian dari agenda reformasi tata kelola bantuan pemerintah yang selama ini menghadapi tantangan berupa data penerima yang tidak mutakhir, duplikasi bantuan, hingga keterlambatan proses verifikasi. Dengan sistem digital terintegrasi, pemerintah menargetkan proses pendaftaran yang sebelumnya dapat memakan waktu hingga 200 hari dapat diselesaikan dalam hitungan menit.

Selain mempercepat layanan, digitalisasi juga diharapkan mampu menurunkan biaya administrasi yang selama ini harus dikeluarkan masyarakat dalam mengurus berbagai persyaratan bantuan sosial. Efisiensi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses layanan publik yang mudah, cepat, dan terjangkau.

Dari sisi manfaat sosial, kebijakan ini berpotensi meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan kepada kelompok masyarakat rentan. Dengan basis data yang lebih akurat, bantuan dapat lebih fokus diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan sehingga efektivitas program perlindungan sosial dapat meningkat. Di sisi lain, transparansi data penerima juga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap program-program bantuan pemerintah.

Pemerintah menargetkan portal perlinsos digital diluncurkan secara nasional pada Oktober hingga November 2026. Sebelum peluncuran penuh, sistem tersebut direncanakan akan diuji langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal Juli 2026 sebagai bagian dari tahapan penyempurnaan implementasi. Pemerintah juga akan terus melakukan evaluasi terhadap aspek teknologi, keamanan data, dan kesiapan daerah guna memastikan transformasi digital perlindungan sosial berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.