KSP Dudung Kawal Ketat Program MBG, Tegaskan Tak Boleh Ada Oknum “Jual Titip”

JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan pihaknya akan membantu mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) guna memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan.

Pernyataan itu disampaikan Dudung usai menerima kunjungan Kepala BGN Dadan Hindayana di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/5/2026). Pertemuan tersebut membahas situasi terkini pelaksanaan MBG, mekanisme kerja, hingga sejumlah persoalan yang muncul di lapangan.

“Dan saya sampaikan kepada beliau, saya bilang bahwa KSP akan mengawal ketat dan mengawasi program unggulan Bapak Presiden,” ujar Dudung.

Menurut Dudung, pengawasan diperlukan untuk mencegah munculnya praktik penyalahgunaan kewenangan maupun oknum yang mencoba mencari keuntungan pribadi melalui program MBG.

“Sehingga tidak ada oknum-oknum yang jual-jual titip atau memanipulasi berupa keuntungan. Ini jangan sampai terjadi dan saya akan cek terus,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pengawasan tersebut juga dilakukan karena cakupan program MBG sangat besar dan melibatkan banyak pihak di berbagai daerah. Karena itu, BGN disebut meminta dukungan KSP dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program.

“BGN pun minta untuk dibantu untuk pengawasan karena kan cukup banyak. Dan ini akan ditingkatkan kembali,” kata Dudung.

Selain bertemu Kepala BGN, Dudung mengaku sebelumnya juga berdiskusi dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait evaluasi dan perbaikan pelaksanaan MBG, termasuk persoalan teknis di lapangan.

“Jadi, bagaimana perbaikan-perbaikan masalah BGN, sehingga didatangkan pakar-pakar gizi, pakar-pakar betul-betul menguasai masalah dapur sehingga untuk perbaikan ke depannya masalah BGN,” ujarnya.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak, pelajar, ibu hamil, serta kelompok rentan lainnya. Program ini dijalankan melalui jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Dalam beberapa waktu terakhir, pelaksanaan MBG menjadi sorotan publik setelah muncul sejumlah persoalan di lapangan, mulai dari kesiapan dapur pelayanan, distribusi makanan, hingga dugaan kasus keracunan makanan di beberapa daerah.

Pemerintah sebelumnya juga menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap seluruh rantai pelaksanaan MBG, termasuk standar kebersihan, keamanan pangan, penggunaan bahan baku lokal, serta perlindungan tenaga kerja di dapur pelayanan.

Penguatan pengawasan dinilai penting karena program MBG memiliki anggaran besar dan menyasar jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Selain berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, program ini juga diharapkan mampu mendorong ekonomi lokal melalui penyerapan hasil pertanian, peternakan, dan usaha mikro daerah.

Dudung berharap sinergi antara KSP, BGN, dan berbagai pihak terkait dapat memperbaiki pelaksanaan program sehingga manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat luas.

“Ya, mudah-mudahlah ini akan semakin membaik karena ini merupakan program prioritas Presiden yang harus kita dukung, karena ini sangat bermanfaat bagi anak-anak,” kata Dudung.