Kemlu RI Tegaskan Penundaan Pengiriman TNI ke Gaza, Utamakan Stabilitas dan Mandat Internasional

Jakarta, 22 Maret 2026 — Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) resmi mengumumkan penundaan pengiriman prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Gaza yang sebelumnya direncanakan dimulai pada Mei 2026. Keputusan ini diambil sebagai respons atas dinamika keamanan di Timur Tengah yang terus berkembang.

Melalui juru bicaranya, Kemlu menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah dalam memastikan setiap keterlibatan Indonesia di kancah internasional tetap selaras dengan kepentingan nasional dan prinsip hukum internasional.

Juru Bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl, menyampaikan bahwa tidak hanya pengiriman pasukan yang ditunda, tetapi juga seluruh pembahasan terkait Board of Peace (BoP) saat ini masih berada dalam status on hold.

“Pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza saat ini ditunda dan segala pembahasan terkait Board of Peace masih ditangguhkan,” ujarnya dalam keterangan pers.

Kemlu menegaskan bahwa pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah secara seksama. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya tepat secara diplomatik, tetapi juga aman bagi personel yang akan ditugaskan.

Lebih lanjut, Indonesia tetap berkomitmen untuk berpartisipasi dalam upaya perdamaian dunia. Namun, keterlibatan tersebut akan selalu berada di bawah kendali penuh pemerintah Indonesia dan harus memiliki dasar legitimasi internasional yang kuat.

Salah satu landasan utama yang menjadi acuan adalah mandat dari Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2803 Tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak bergerak secara sepihak, melainkan dalam kerangka hukum internasional yang sah serta sejalan dengan politik luar negeri bebas dan aktif.

Rencana awalnya, Indonesia akan menjadi bagian dari International Stabilization Force (ISF) dengan mengirimkan ribuan personel TNI untuk menjalankan misi non-tempur, termasuk bantuan kemanusiaan, layanan medis, dan rekonstruksi wilayah terdampak konflik.

Beberapa laporan bahkan menyebutkan sekitar 5.000 prajurit Indonesia diproyeksikan bergabung bersama pasukan dari berbagai negara seperti Kazakhstan, Maroko, Albania, dan Kosovo, yang direncanakan ditempatkan di wilayah Gaza selatan, khususnya di sekitar Rafah.

Selain itu, inisiatif Board of Peace yang digagas oleh Donald Trump juga menjadi bagian dari upaya internasional untuk meredakan konflik. Namun, dengan meningkatnya eskalasi di kawasan, seluruh proses tersebut kini harus disesuaikan kembali.

Penundaan ini memperlihatkan bahwa Indonesia tidak gegabah dalam mengambil keputusan strategis di tengah konflik global. Pemerintah memilih langkah terukur dengan mengedepankan keselamatan, stabilitas, serta efektivitas kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian dunia.

Ke depan, Indonesia tetap membuka peluang untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga perdamaian global, dengan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat sipil dan stabilitas kawasan.