Kemlu: Keputusan Penarikan Pasukan TNI dari UNIFIL Harus Melalui Pertimbangan Matang

JAKARTA — Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan bahwa setiap keputusan terkait perubahan partisipasi prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) tidak dapat dilakukan secara sepihak dan harus melalui pertimbangan menyeluruh. Pernyataan ini disampaikan menyusul meningkatnya risiko keamanan di Lebanon yang menyebabkan tiga prajurit TNI gugur dan delapan lainnya terluka dalam serangkaian serangan, Rabu (8/4/2026).

Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang menyatakan bahwa pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan, termasuk keselamatan personel, relevansi mandat UNIFIL, serta kontribusi Indonesia terhadap stabilitas kawasan.

“Berbagai keputusan terkait isu ini, termasuk soal usulan penarikan, perlu melalui pertimbangan yang sangat-sangat matang, baik dari sisi keselamatan personel, relevansi mandat UNIFIL, dan kontribusi RI terhadap stabilitas kawasan,” ujar Yvonne.

Ia menambahkan, UNIFIL beroperasi di bawah mandat Dewan Keamanan PBB dan koordinasi Sekretariat PBB, sehingga sebagai negara penyumbang pasukan, Indonesia terus berkomunikasi intensif dengan PBB untuk memantau perkembangan situasi keamanan di lapangan.

Kemlu juga menegaskan bahwa keselamatan prajurit menjadi prioritas utama pemerintah dalam setiap kebijakan yang diambil terkait penugasan luar negeri.

Di sisi lain, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani sebelumnya mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan penarikan pasukan dari Lebanon. Ia menilai perlindungan terhadap warga negara harus menjadi prioritas utama negara, terutama jika jaminan keamanan dinilai tidak memadai.

“Penarikan pasukan sesuai dengan amanat konstitusi yang memerintahkan negara untuk melindungi setiap warga negaranya,” tegas Muzani.

Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu kontributor utama pasukan penjaga perdamaian PBB, termasuk dalam misi UNIFIL di Lebanon Selatan. Partisipasi ini merupakan bagian dari amanat konstitusi untuk ikut menjaga ketertiban dunia, sekaligus memperkuat posisi diplomasi Indonesia di tingkat global.

Namun, meningkatnya eskalasi konflik di kawasan tersebut kembali memunculkan perdebatan mengenai keseimbangan antara komitmen internasional dan perlindungan terhadap personel di lapangan.

Dari sisi dampak, kebijakan terkait keberlanjutan misi ini berpotensi memengaruhi posisi Indonesia dalam diplomasi global serta kepercayaan internasional terhadap kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian. Di sisi lain, aspek keselamatan prajurit menjadi perhatian utama masyarakat dan keluarga personel yang bertugas.

Ke depan, pemerintah melalui Kemlu, TNI, dan instansi terkait akan terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap situasi di Lebanon, sekaligus memperkuat koordinasi dengan PBB guna memastikan keamanan personel serta menentukan langkah kebijakan yang paling tepat.