Kementerian PU Targetkan 93 Sekolah Rakyat Tahap II Rampung Sebelum Tahun Ajaran Baru

JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia menargetkan pembangunan 93 Sekolah Rakyat (SR) Tahap II selesai sebelum dimulainya Tahun Ajaran 2026/2027.

Percepatan pembangunan dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas kementerian serta pengerahan puluhan ribu tenaga konstruksi di berbagai daerah.

Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II yang melibatkan Kantor Staf Presiden dan Kementerian Sosial Republik Indonesia guna memastikan seluruh proyek selesai sesuai target operasional.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Kuswara, mengatakan Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan yang layak, berkualitas, dan inklusif bagi masyarakat kurang mampu.

“Sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kementerian PU mendapat tugas mendukung program ini melalui penyediaan sarana dan prasarana strategis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5/2026).

Berdasarkan data Kementerian PU, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II tersebar di 93 lokasi yang berada di 29 provinsi dan 91 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Hingga 19 Mei 2026, progres fisik pembangunan secara nasional tercatat telah mencapai rata-rata sekitar 57 persen.

Kuswara menegaskan pemerintah menargetkan seluruh pembangunan selesai pada 20 Juni 2026. Untuk memastikan percepatan berjalan sesuai jadwal, Menteri PU disebut turut melakukan pengawasan langsung ke lapangan.

“Kementerian PU berkomitmen memastikan penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II tepat waktu. Menteri PU juga melakukan pengawasan secara langsung di lapangan untuk memastikan akselerasi pekerjaan berjalan sesuai target,” katanya.

Sebagai langkah percepatan, Kementerian PU juga membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat serta mengerahkan sebanyak 67.588 tenaga kerja konstruksi dengan sistem kerja tiga shift.

Sementara itu, Deputi IV Kantor Staf Presiden, Fadjar Dwi Wishnuwardhani, menekankan percepatan pembangunan tetap harus memperhatikan kualitas bangunan dan kesiapan operasional sekolah.

“Kita tahu waktu pelaksanaan sangat terbatas. Maka percepatan harus diperhatikan harian tanpa mengabaikan mutu, keselamatan, dan kesiapan operasional,” ujarnya.

KSP juga mengapresiasi kolaborasi lintas kementerian serta proses verifikasi lapangan yang telah dilakukan di sejumlah lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.

Menurut Fadjar, program tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik gedung sekolah, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan masa depan bangsa melalui peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.

“Kita semua memahami bahwa pelaksanaan program Sekolah Rakyat bukanlah hal yang mudah. Program ini bukan hanya membangun fisik gedung, melainkan juga membangun masa depan bangsa,” katanya.

Ia optimistis target penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat pada 20 Juni 2026 masih dapat tercapai melalui konsolidasi yang kuat dan pelaksanaan yang disiplin di lapangan.

“KSP percaya, dengan konsolidasi yang kuat, eksekusi yang disiplin serta ketegasan di setiap lini, target 20 Juni 2026 bukanlah suatu hal yang mustahil,” tutupnya.