Kementerian PU Kebut Pembangunan 93 Sekolah Rakyat, Ditargetkan Rampung Juni 2026

JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan pembangunan 93 Sekolah Rakyat (SR) Tahap II di berbagai daerah terus berjalan dan ditargetkan selesai pada 20 Juni 2026 agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026.

Program tersebut menjadi bagian dari agenda strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus memutus rantai kemiskinan ekstrem melalui sektor pendidikan.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat tidak akan dibiarkan mangkrak meskipun menghadapi berbagai tantangan teknis di lapangan. Hingga 20 Mei 2026, progres fisik pembangunan secara rata-rata telah mencapai 59 persen.

“Saya harus berkeliling langsung untuk memantau. Tidak hanya memantau, tetapi juga memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan di lapangan yang kadang belum terpikirkan sebelumnya,” ujar Dody.

Menurutnya, pembangunan Sekolah Rakyat memiliki tingkat kompleksitas tinggi karena dilakukan serentak di banyak wilayah dengan karakteristik masalah yang berbeda-beda.

“Harus diakui memang pembangunan Sekolah Rakyat agak di luar perkiraan saya. Tapi sekarang tugas kita memastikan semuanya tetap selesai tepat waktu,” katanya.

Untuk mempercepat pekerjaan, Kementerian PU membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan yang melibatkan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, serta berbagai pihak terkait. Pemerintah juga mengerahkan tambahan tenaga teknis dari pusat ke sejumlah lokasi proyek.

“Kita suntikkan personel teknis dari Jakarta di tiap titik agar benar-benar fokus menangani persoalan di lapangan dan memastikan progres berjalan,” jelas Dody.

Selain itu, pemerintah membuka opsi dukungan lintas sektor untuk mempercepat pembangunan, termasuk kemungkinan pelibatan personel Zeni TNI AD di beberapa lokasi yang menghadapi keterbatasan tenaga dan kendala teknis.

Meski pembangunan dikebut, Kementerian PU menegaskan kualitas konstruksi tetap menjadi prioritas utama. Pengawasan dilakukan mulai dari pemilihan material, metode pelaksanaan, hingga kontrol mutu di lapangan.

“Sekolah Rakyat ini disiapkan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat. Karena itu kualitas bangunannya juga harus benar-benar dijaga,” ujar Dody.

Sekolah Rakyat Tahap II dibangun permanen di atas lahan seluas 5 hingga 10 hektare yang disiapkan pemerintah daerah. Setiap kawasan dirancang sebagai pusat pendidikan terpadu untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.

Fasilitas yang dibangun meliputi ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium keterampilan, perpustakaan, pusat pembelajaran digital, asrama siswa dan guru, hingga berbagai fasilitas penunjang pendidikan lainnya.