Kementerian Hukum Serahkan Lahan 6,3 Hektare untuk Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat
Budi Antoni
Editor: Redaksi Satu Suara Bangsa
Diperbarui: 27 Jul 2026, 01.51

Dukung Program Prioritas Presiden Prabowo, Akses Pendidikan bagi Anak Kurang Mampu Kian Diperluas
JAKARTA — Kementerian Hukum menyerahkan lahan seluas sekitar 6,3 hektare untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat, program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Penyerahan lahan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam acara penyerahan aset negara untuk pembangunan Sekolah Rakyat, Kamis (18/6/2026).
"Tanah Kementerian Hukum yang kami serahkan kurang lebih hampir 63.000 meter persegi, jadi 6,3 hektare. Mudah-mudahan tanah yang pada hari ini akan kami serahkan ini betul-betul nanti bisa dimanfaatkan secepat mungkin, bisa dibangun dan kemudian bisa beroperasi Sekolah Rakyat," ujar Supratman.
Menurutnya, Sekolah Rakyat bukan hanya program unggulan pemerintah, tetapi juga merupakan implementasi langsung amanat konstitusi yang menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia.
Supratman menjelaskan bahwa Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan negara menyelenggarakan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara itu, Pasal 34 UUD 1945 menegaskan tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan.
"Pendidikan menjadi sesuatu yang sangat penting dan negara wajib menyelenggarakan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa," tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah ingin memastikan seluruh anak Indonesia, termasuk yang berasal dari keluarga miskin dan kelompok rentan, memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas serta mengembangkan potensi yang dimiliki.
Menurut Supratman, kehadiran Sekolah Rakyat merupakan bentuk nyata keberpihakan negara kepada masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan. Program tersebut diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
"Hari ini Bapak Presiden ingin mewujudkan bahwa pendidikan itu adalah hak mereka dan negara yang harus menjamin," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Supratman juga memberikan apresiasi kepada para siswa yang telah mengikuti program Sekolah Rakyat. Ia meyakini bahwa dengan kesempatan yang setara, setiap anak bangsa memiliki peluang yang sama untuk berprestasi dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia.
"Saya yakin suatu saat republik tercinta ini akan bangga kepada kalian. Kalau siapapun diberi kesempatan yang sama di republik ini, semua bisa memberi kontribusi," tuturnya.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah dalam memperluas akses pendidikan gratis berbasis asrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Melalui dukungan berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah terus mempercepat penyediaan sarana, prasarana, serta lahan guna memastikan program tersebut dapat menjangkau lebih banyak peserta didik di berbagai daerah.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Kemensos Proses Usulan Sekolah Rakyat di Landak, Ditargetkan Masuk Tahap III Pembangunan 2026
JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) mulai memproses usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, setelah pemerintah daerah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi dan kesi

Bappenas dan Pemerintah Daerah Perkuat Sinergi Percepatan Pembangunan Papua Melalui RAPPP 2025–2029
MIMIKA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bersama para gubernur serta bupati dan wali kota se-Tanah Papua menegaskan komitmen untuk mempercepat implementasi Rencana Aksi Percepatan Pe

Satgas TMMD Kodim 1707/Merauke Hadirkan Layanan Kesehatan Door to Door bagi Warga Kampung Wanam
MERAUKE – Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-129 Tahun Anggaran 2026 Kodim 1707/Merauke tidak hanya melaksanakan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menghadirkan pelayanan kesehatan bagi masyaraka
