Kemensos Jaring 600 Anak Jalanan Jakarta untuk Masuk Sekolah Rakyat

JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) menjaring sekitar 600 anak jalanan di Jakarta untuk diintegrasikan ke dalam program pendidikan Sekolah Rakyat. Jika digabung dengan anak-anak putus sekolah yang telah terdata, total calon peserta program mencapai sekitar 700 anak hingga pertengahan Mei 2026.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan proses penjaringan dilakukan melalui pendataan langsung di lapangan yang kemudian ditindaklanjuti dengan kunjungan ke rumah dan dialog bersama keluarga anak-anak tersebut.

“Sekarang kalau enggak salah sudah 700-an ya. Hampir 600 itu memang kebetulan ditemukan di jalan, kemudian ditindaklanjuti kunjungan ke rumahnya, dialog dengan orangtuanya,” ujar Gus Ipul di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2026).

Menurut Gus Ipul, pemerintah akan segera mengundang para orangtua dan calon siswa untuk memastikan kesiapan mereka mengikuti program Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai berjalan pada tahun ajaran baru Juli 2026.

“Nanti akan kita undang mungkin dalam satu dua minggu ini untuk bisa dialog dengan orang tuanya dan calon-calon siswanya,” katanya.

Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, kelompok rentan, serta mereka yang selama ini putus sekolah atau hidup di jalanan.

Para siswa nantinya akan ditempatkan sementara di sejumlah aset milik pemerintah yang telah dinyatakan layak oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Beberapa lokasi yang disiapkan antara lain gedung milik Lembaga Administrasi Negara (LAN), aset Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Badan Narkotika Nasional (BNN), hingga kawasan Tagana Center Hambalang milik Kemensos.

“Ya mudah-mudahan ya, sedang berproses semua dan nanti akan dibagi di beberapa titik menggunakan gedung-gedung sementara,” jelas Gus Ipul.

Pemerintah sebelumnya menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat hingga 2029 sebagai bagian dari strategi memperluas pendidikan inklusif dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Kementerian PU juga memastikan sejumlah proyek pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah ditargetkan selesai pada Juni 2026 agar dapat digunakan pada awal tahun ajaran baru.

Program tersebut dilengkapi fasilitas pendidikan terpadu, mulai dari ruang kelas, asrama siswa, rumah susun guru, tempat ibadah, hingga sarana pendukung lainnya.

Keberadaan Sekolah Rakyat dinilai memiliki dampak sosial yang signifikan karena membuka kembali akses pendidikan bagi anak-anak yang selama ini berada di luar sistem pendidikan formal.

Selain memberikan pendidikan, program tersebut juga diharapkan mampu mengurangi jumlah anak jalanan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat perlindungan sosial bagi keluarga rentan di perkotaan.

Namun, pemerintah juga menghadapi tantangan dalam proses pendampingan sosial, adaptasi siswa, hingga memastikan keberlanjutan pendidikan anak-anak yang sebelumnya hidup di jalanan.

Kemensos menegaskan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah akan terus diperkuat agar program Sekolah Rakyat dapat berjalan efektif dan menjangkau lebih banyak anak yang membutuhkan di berbagai wilayah Indonesia.