Isu BOP dan Perjanjian Dagang AS–Indonesia Diduga Dimainkan untuk Menyerang Pemerintah

JAKARTA — Sejumlah pihak diduga mencoba memanfaatkan isu Board of Peace (BOP) dan perjanjian dagang resiprokal antara Amerika Serikat dan Indonesia untuk membangun opini negatif terhadap pemerintah. Narasi yang berkembang di ruang publik dinilai berpotensi menyesatkan karena tidak sepenuhnya menggambarkan konteks kebijakan luar negeri Indonesia yang sebenarnya.

Pengamat intelijen Universitas Indonesia, Paijo Parikesit, menilai kritik yang diarahkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait keikutsertaan Indonesia dalam BOP serta perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat perlu dilihat secara objektif dan tidak dipelintir menjadi isu politik yang memicu kegaduhan publik. Menurutnya, bergabung atau tidaknya Indonesia dalam forum BOP tidak memiliki hubungan langsung dengan dinamika konflik yang terjadi di Timur Tengah.

Ia menjelaskan bahwa konflik antara Iran dan Israel yang memuncak pada 2025 hingga awal 2026 merupakan rangkaian peristiwa geopolitik yang telah berkembang jauh sebelum berbagai keputusan diplomasi Indonesia diambil. Dalam konteks tersebut, kebijakan luar negeri Indonesia justru diarahkan untuk mendorong solusi damai, termasuk mendukung kemerdekaan Palestina melalui mekanisme diplomasi internasional.

Board of Peace sendiri merupakan inisiatif internasional yang bertujuan mencari jalan keluar bagi konflik Palestina–Israel dan ditandatangani pada Januari 2026 di Davos, Swiss. Keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut dipandang sebagai langkah diplomatik untuk memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong perdamaian dan solusi dua negara di kawasan tersebut.

Selain itu, perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat yang ditandatangani pada Februari 2026 juga dinilai memiliki dimensi strategis bagi stabilitas ekonomi nasional. Salah satu manfaat yang disebutkan adalah memastikan pasokan energi alternatif bagi Indonesia apabila jalur perdagangan minyak global terganggu akibat konflik di Timur Tengah.

Dalam kondisi geopolitik yang tidak stabil, kerja sama ekonomi semacam itu justru dipandang sebagai langkah antisipatif pemerintah untuk menjaga ketahanan energi nasional. Tanpa alternatif pasokan energi, gangguan pada jalur perdagangan minyak dunia berpotensi berdampak langsung pada ketersediaan bahan bakar domestik.
Oleh karena itu, berbagai narasi yang mencoba mengaitkan kebijakan diplomasi Indonesia dengan konflik internasional dinilai perlu disikapi secara bijak oleh masyarakat. Pengamat menilai isu-isu tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk memancing kemarahan publik dan merusak kepercayaan terhadap pemerintah.

Pemerintah sendiri menegaskan bahwa setiap kebijakan luar negeri diambil dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, stabilitas ekonomi, serta komitmen Indonesia dalam mendorong perdamaian dunia. Di tengah dinamika global yang kompleks, pendekatan diplomasi yang aktif dan kerja sama strategis dengan berbagai negara dinilai menjadi langkah penting untuk melindungi kepentingan rakyat Indonesia.

Dalam konteks tersebut, masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum tentu memiliki dasar informasi yang lengkap. Kebijakan pemerintah dalam diplomasi internasional pada dasarnya bertujuan menjaga stabilitas nasional sekaligus memperkuat peran Indonesia di panggung global.