Istana: Belum Ada Rencana Tarik Pasukan TNI dari UNIFIL, Pemerintah Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Jakarta — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah belum memiliki rencana untuk menarik pasukan TNI dari misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), meski insiden serangan yang menewaskan tiga prajurit TNI di Lebanon memicu perhatian terhadap aspek keselamatan personel. Pemerintah saat ini masih melakukan koordinasi dan evaluasi menyeluruh.

“Kalau pertanyaannya sampai ke keputusan penarikan, itu belum, ya. Tapi bahwa dengan adanya kejadian yang kemarin tentu kami pemerintah harus melakukan koordinasi,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026).

Prasetyo menegaskan, pemerintah akan mengevaluasi pengiriman pasukan TNI dalam misi penjaga perdamaian tersebut, termasuk berbagai masukan yang telah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. “Iya, (pengiriman pasukan perdamaian) pasti, pasti (akan dievaluasi). Makanya apa yang disampaikan Pak Menlu itu juga bagian dari proses evaluasi,” katanya.

Ia menambahkan, hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan penarikan pasukan. “Ya kita lihat dulu hasilnya kan,” ucap Prasetyo.

Di sisi lain, pemerintah juga belum menerima laporan resmi hasil investigasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait insiden yang menewaskan tiga prajurit TNI tersebut. “Belum, kita belum terima laporan. Kita fokus yang hari ini,” jelasnya.

Sebagai informasi, tiga prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL gugur dalam dua insiden terpisah di Lebanon selatan pada akhir Maret 2026. Prajurit Praka Farizal Rhomadhon meninggal akibat serangan artileri pada 29 Maret, sementara Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan gugur sehari kemudian dalam serangan terhadap konvoi yang mereka kawal. Selain itu, lima prajurit lainnya mengalami luka-luka, dan insiden terbaru kembali menyebabkan tiga personel terluka akibat ledakan di wilayah El Addaiseh.

Misi UNIFIL merupakan mandat Dewan Keamanan PBB yang bertujuan menjaga stabilitas di perbatasan Lebanon–Israel. Indonesia selama ini menjadi salah satu kontributor utama pasukan penjaga perdamaian, sebagai bagian dari komitmen terhadap perdamaian dunia.

Insiden yang menimpa prajurit TNI tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait keselamatan personel, sekaligus memunculkan dorongan evaluasi terhadap efektivitas mandat dan mekanisme perlindungan pasukan di wilayah konflik. Kebijakan pemerintah dalam mempertahankan atau menarik pasukan berpotensi berdampak pada peran diplomasi Indonesia di tingkat global serta kontribusi terhadap misi perdamaian internasional.

Ke depan, pemerintah akan menunggu hasil investigasi PBB serta melanjutkan evaluasi lintas kementerian dan lembaga. Keputusan terkait keberlanjutan penugasan pasukan TNI di UNIFIL akan diambil dengan mempertimbangkan keselamatan personel, kepentingan nasional, dan komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.