Indonesia Kecam Rencana Israel Kuasai 70 Persen Gaza, Prabowo dan Menlu Turki Bahas Upaya Perdamaian

 

JAKARTA – Pemerintah Indonesia menegaskan penolakannya terhadap rencana Israel memperluas pendudukan hingga mencakup sekitar 70 persen wilayah Gaza. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menyatakan langkah tersebut merupakan tindakan ilegal yang bertentangan dengan hukum internasional, menghambat upaya perdamaian, serta mengancam realisasi solusi dua negara bagi Palestina.

Sikap tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam pertemuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Menteri Luar Negeri Republik Turki Hakan Fidan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026). Pertemuan kedua pihak turut membahas perkembangan situasi di Timur Tengah dan langkah diplomatik yang dapat ditempuh untuk mendorong perdamaian di kawasan.

“Kita tetap dalam posisi menolak dan mengecam rencana tersebut. Itu juga tadi yang jadi bahasan antara pertemuan Pak Presiden dengan Menlu Fidan bahwa ini adalah langkah-langkah ilegal yang dilakukan oleh Israel,” kata Sugiono di Jakarta.

Menurut Sugiono, Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menilai penyelesaian konflik harus dilakukan melalui kerangka solusi dua negara yang telah menjadi konsensus internasional selama bertahun-tahun.

“Itu tadi yang harus kita hentikan, karena bagi kita garis bawahnya adalah Palestina harus merdeka dalam kerangka solusi dua negara,” tegas Sugiono.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Turki juga membahas dinamika geopolitik yang berkembang di Timur Tengah. Sugiono menilai eskalasi konflik di sejumlah kawasan, termasuk ketegangan yang melibatkan Iran, telah mengalihkan perhatian dunia internasional dari kondisi kemanusiaan yang masih berlangsung di Gaza.

Menurut dia, komunitas internasional perlu kembali memusatkan perhatian pada upaya penyelesaian konflik Palestina yang hingga kini belum menemukan jalan keluar permanen.

“Kita ingin kembali fokus pada perjuangan Palestina, khususnya di Gaza. Dengan perang yang terjadi saat ini di Iran, semuanya terhenti. Kita harus kembali ke sana dan mencari cara-cara untuk menyelesaikan konflik ini,” ujarnya.

Selain membahas isu Palestina, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Turki Recep Tayyip Erdoğan dan Pemerintah Turki atas dukungan yang diberikan dalam proses pemulangan sembilan warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0.

Menurut Sugiono, kerja sama tersebut menunjukkan eratnya hubungan bilateral Indonesia dan Turki, khususnya dalam isu-isu kemanusiaan dan perdamaian internasional.

Hubungan Indonesia dan Turki selama beberapa tahun terakhir terus berkembang di berbagai bidang, mulai dari diplomasi, pertahanan, ekonomi, hingga kerja sama kemanusiaan. Kedua negara juga kerap menyuarakan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina dalam berbagai forum internasional.

Di tengah meningkatnya ketidakpastian global, Sugiono menegaskan Indonesia akan terus menjalankan politik luar negeri bebas aktif dengan memperkuat komunikasi dan kerja sama dengan berbagai negara.

Ia mengatakan pendekatan diplomasi saat ini tidak cukup hanya dilakukan melalui mekanisme formal, tetapi juga membutuhkan komunikasi langsung antar pemimpin negara untuk membangun kepercayaan dan mencari solusi atas berbagai konflik internasional.

“Timur Tengah sedang berperang, dan masih banyak titik-titik konflik lain di dunia. Indonesia ingin terlibat secara proaktif dalam upaya menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia,” kata Sugiono.

Pemerintah Indonesia menilai upaya mewujudkan perdamaian di Palestina harus tetap menjadi agenda utama komunitas internasional. Karena itu, Indonesia akan terus menggalang dukungan diplomatik bersama negara-negara sahabat, termasuk Turki, guna mendorong penghentian konflik, perlindungan warga sipil, serta realisasi negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

Ke depan, Indonesia akan melanjutkan berbagai langkah diplomasi bilateral maupun multilateral untuk memperkuat dukungan internasional terhadap solusi damai di Palestina serta mendorong penyelesaian konflik secara adil dan berkelanjutan sesuai hukum internasional.