Harga Minyak Dunia Turun, Pemerintah Buka Peluang Penyesuaian Harga BBM Nonsubsidi
Budi Antoni
Editor: Redaksi Satu Suara Bangsa
Diperbarui: 20 Jul 2026, 19.00

JAKARTA, 21 Juni 2026 — Pemerintah membuka peluang penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seiring meredanya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran yang mendorong penurunan harga minyak dunia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan harga BBM nonsubsidi, termasuk Pertamax dan produk sejenis yang dipasarkan badan usaha swasta, mengikuti mekanisme harga keekonomian dan akan disesuaikan apabila harga minyak mentah global mengalami penurunan.
Penurunan harga minyak dunia terjadi setelah Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan perdamaian yang mendorong rencana pembukaan kembali Selat Hormuz, salah satu jalur distribusi energi terpenting dunia. Kepastian pasokan minyak global tersebut memicu optimisme pasar dan menekan harga minyak mentah internasional.
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan bahwa mekanisme penetapan harga BBM nonsubsidi mengacu pada pergerakan harga minyak dunia sesuai ketentuan yang berlaku.
“Untuk BBM non-subsidi kita berbicara tidak hanya Pertamax, tetapi juga produk BBM yang dijual oleh badan usaha swasta. Mekanismenya memang mengikuti harga pasar dan harga keekonomian,” kata Dwi Anggia dalam Konferensi Pers Badan Komunikasi Pemerintah mengenai Update Program Prioritas Pemerintah.
Menurutnya, apabila harga minyak dunia mengalami penurunan secara berkelanjutan, maka harga BBM nonsubsidi juga berpotensi mengalami penyesuaian ke bawah.
“Apakah harga BBM non-subsidi bisa turun? Pasti. Ketika harga minyak dunia turun, bisa dipastikan harga BBM non-subsidi juga akan turun. Begitu juga sebaliknya ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan,” ujarnya.
Data perdagangan energi internasional menunjukkan harga minyak mentah Brent turun sebesar US$4,21 atau 5,1 persen menjadi US$78,96 per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat terkoreksi US$4,70 atau 5,8 persen menjadi US$76,05 per barel. Penutupan tersebut menjadi level terendah dalam sekitar tiga bulan terakhir dan mencerminkan membaiknya ekspektasi pasar terhadap stabilitas pasokan energi global.
Direktur Energy Futures Mizuho Bob Yawger menyatakan pasar merespons positif prospek pembukaan kembali Selat Hormuz yang selama ini menjadi jalur strategis perdagangan minyak dunia.
“Harga minyak mentah turun cepat karena pasar berasumsi Selat Hormuz akan segera dibuka kembali,” ujarnya.
Pergerakan harga energi global menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi biaya pengadaan BBM di Indonesia. Pemerintah selama ini membedakan mekanisme penetapan harga antara BBM subsidi dan BBM nonsubsidi. Untuk BBM nonsubsidi, harga ditentukan berdasarkan formula keekonomian yang mempertimbangkan harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, biaya distribusi, dan komponen lainnya sebagaimana diatur dalam regulasi pemerintah.
Di tengah dinamika ekonomi global, pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan pasokan energi nasional dan perlindungan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM nonsubsidi dinilai penting untuk menjaga kesehatan sektor energi nasional sekaligus memastikan ketersediaan pasokan energi tetap terjaga.
Dari sisi masyarakat, penurunan harga BBM nonsubsidi berpotensi memberikan dampak positif terhadap biaya transportasi, distribusi barang, serta aktivitas ekonomi yang bergantung pada penggunaan bahan bakar. Dunia usaha juga berpeluang memperoleh efisiensi biaya operasional apabila tren penurunan harga energi global berlanjut dalam beberapa waktu ke depan.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM akan terus memantau perkembangan harga minyak dunia, kondisi geopolitik internasional, serta stabilitas pasokan energi global sebelum melakukan evaluasi lanjutan terhadap harga BBM nonsubsidi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan energi nasional tetap menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sektor energi, stabilitas ekonomi, dan kepentingan masyarakat luas.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Kemensos Proses Usulan Sekolah Rakyat di Landak, Ditargetkan Masuk Tahap III Pembangunan 2026
JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) mulai memproses usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, setelah pemerintah daerah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi dan kesi

Bappenas dan Pemerintah Daerah Perkuat Sinergi Percepatan Pembangunan Papua Melalui RAPPP 2025–2029
MIMIKA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bersama para gubernur serta bupati dan wali kota se-Tanah Papua menegaskan komitmen untuk mempercepat implementasi Rencana Aksi Percepatan Pe

Satgas TMMD Kodim 1707/Merauke Hadirkan Layanan Kesehatan Door to Door bagi Warga Kampung Wanam
MERAUKE – Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-129 Tahun Anggaran 2026 Kodim 1707/Merauke tidak hanya melaksanakan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menghadirkan pelayanan kesehatan bagi masyaraka
