Evaluasi Program MBG di Gorontalo, Pemprov Tekankan Perbaikan Layanan Gizi dan Penurunan Angka Kematian Ibu-Anak
Budi Antoni
Editor: Redaksi Satu Suara Bangsa
Diperbarui: 20 Jul 2026, 18.58

GORONTALO, 23 April 2026 — Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Kesehatan menggelar pertemuan bersama tenaga ahli gizi SPPG dan puskesmas di Ballroom Hotel Grand Q, Selasa (21/4/2026), guna mengevaluasi dan memperkuat pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi kelompok B3, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo tersebut menyoroti perlunya perbaikan menyeluruh dalam implementasi program MBG, terutama terkait kualitas layanan. Dalam arahannya, Wakil Gubernur menekankan pentingnya peningkatan variasi menu serta ketepatan porsi sesuai kebutuhan penerima manfaat.
“Program MBG ini harus benar-benar kita perbaiki, baik dari sisi variasi menu maupun ketepatan takaran sesuai kebutuhan penerima manfaat,” ujarnya.
Selain aspek kualitas, peran tenaga gizi puskesmas juga menjadi perhatian utama dalam memastikan efektivitas program. Pendataan kelompok sasaran dinilai harus dilakukan secara menyeluruh dan akurat, termasuk memastikan distribusi dan konsumsi makanan tambahan berjalan optimal.
“Kita temukan masih ada makanan tambahan yang tidak diambil atau tidak dikonsumsi. Ini tentu berdampak pada pemenuhan gizi yang tidak optimal,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur juga menyoroti tingginya angka kematian ibu dan anak di Gorontalo yang mencapai 17 kasus dalam periode Januari hingga April 2026. Angka ini dinilai telah melampaui batas ideal tahunan dan menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah.
Ia mendorong keterlibatan aktif Tim Penggerak PKK serta pemerintah desa dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat. Menurutnya, desa memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan, termasuk melalui evaluasi mendalam terhadap setiap kasus.
“Setiap kasus harus dibedah untuk mengetahui penyebabnya, sehingga langkah pencegahan bisa dilakukan secara tepat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Anang S. Otoluwa, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan inisiatif Wakil Gubernur selaku Ketua Satgas MBG untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Ia menyebut forum ini sebagai wadah strategis untuk menyinergikan data dan informasi antara SPPG dan puskesmas, khususnya dalam penyusunan data sasaran berbasis by name by address bagi kelompok B3.
Pertemuan yang berlangsung selama dua hari ini diikuti oleh seluruh ahli gizi SPPG se-Provinsi Gorontalo, petugas gizi puskesmas, penanggung jawab gizi dinas kesehatan kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan terkait. Kegiatan ini juga menghadirkan tenaga ahli gizi dari Jakarta sebagai narasumber.
Secara konteks, program MBG merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama pada kelompok rentan. Namun, efektivitas program sangat bergantung pada akurasi data, kualitas distribusi, serta keterlibatan aktif tenaga kesehatan di lapangan.
Dari sisi dampak, perbaikan pelaksanaan MBG diharapkan dapat meningkatkan status gizi masyarakat dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Sebaliknya, jika tidak ditangani secara optimal, ketidaktepatan sasaran dan distribusi berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan kesehatan daerah.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo akan memperkuat koordinasi lintas sektor, melakukan pemutakhiran data sasaran secara berkala, serta meningkatkan pengawasan terhadap distribusi dan konsumsi makanan tambahan di tingkat masyarakat.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Kemensos Proses Usulan Sekolah Rakyat di Landak, Ditargetkan Masuk Tahap III Pembangunan 2026
JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) mulai memproses usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, setelah pemerintah daerah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi dan kesi

Bappenas dan Pemerintah Daerah Perkuat Sinergi Percepatan Pembangunan Papua Melalui RAPPP 2025–2029
MIMIKA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bersama para gubernur serta bupati dan wali kota se-Tanah Papua menegaskan komitmen untuk mempercepat implementasi Rencana Aksi Percepatan Pe

Satgas TMMD Kodim 1707/Merauke Hadirkan Layanan Kesehatan Door to Door bagi Warga Kampung Wanam
MERAUKE – Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-129 Tahun Anggaran 2026 Kodim 1707/Merauke tidak hanya melaksanakan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menghadirkan pelayanan kesehatan bagi masyaraka
