Empat Daerah di Sulawesi Selatan Berstatus KLB Campak 169 Kasus Positif Tercatat
Budi Antoni
Editor: Redaksi Satu Suara Bangsa
Diperbarui: 20 Jul 2026, 18.57

MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan empat kabupaten/kota berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB) campak setelah tercatat 169 kasus positif dari total 1.304 kasus yang diperiksa. Keempat wilayah tersebut meliputi Makassar, Sinjai, Luwu, dan Wajo.
Kepala Dinas Kesehatan Sulsel Evi Mustikawati Arifin mengatakan peningkatan kasus dipicu rendahnya cakupan imunisasi pada anak. “Saat ini sudah ada empat daerah yang ditetapkan sebagai KLB campak. Total yang sudah diperiksa itu 1.304 kasus, dan yang positif 169 kasus,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).
Ia menegaskan, sebagian besar kasus terjadi pada anak yang tidak mendapatkan imunisasi. “Dari hasil penyelidikan, salah satu faktor utama adalah sekitar 69 persen kasus terjadi karena tidak dilakukan imunisasi campak,” kata Evi.
Pemerintah daerah telah melakukan sejumlah langkah penanganan, termasuk mengikuti surat edaran kewaspadaan KLB serta menggelar Outbreak Response Immunization (ORI) di wilayah terdampak. “Kami telah melakukan imunisasi respons wabah di daerah yang terhubung dengan kejadian KLB,” ujarnya.
Selain itu, Dinas Kesehatan juga memperkuat sistem pelacakan kasus berbasis digital. Setiap temuan kasus suspek akan dilaporkan melalui aplikasi, kemudian diverifikasi petugas kesehatan dan ditindaklanjuti dengan pelacakan kontak langsung. “Petugas melakukan tracing dengan metode door to door untuk memutus rantai penularan,” jelasnya.
Sebagai konteks, campak merupakan penyakit menular yang sangat mudah menyebar, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Secara nasional, pemerintah terus mendorong peningkatan cakupan imunisasi untuk mencegah kejadian luar biasa, seiring masih adanya kesenjangan akses dan kesadaran di sejumlah daerah.
Dari sisi dampak, peningkatan kasus campak berpotensi membebani layanan kesehatan serta mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya pada kelompok rentan seperti anak-anak dan tenaga kesehatan. Rendahnya imunisasi juga berisiko memperluas penyebaran penyakit ke wilayah lain.
Meski demikian, pemerintah daerah memastikan penanganan masih terkendali tanpa perlu penambahan tenaga kesehatan maupun posko khusus. “Walaupun sudah dinyatakan KLB, tapi penanganan masih berjalan baik dan dapat kita kendalikan,” kata Evi.
Ke depan, pemerintah akan terus memperluas cakupan imunisasi, meningkatkan edukasi masyarakat, serta memperkuat sistem surveilans guna menekan penyebaran campak dan mencegah lonjakan kasus lanjutan di wilayah Sulawesi Selatan.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Kemensos Proses Usulan Sekolah Rakyat di Landak, Ditargetkan Masuk Tahap III Pembangunan 2026
JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) mulai memproses usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, setelah pemerintah daerah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi dan kesi

Bappenas dan Pemerintah Daerah Perkuat Sinergi Percepatan Pembangunan Papua Melalui RAPPP 2025–2029
MIMIKA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bersama para gubernur serta bupati dan wali kota se-Tanah Papua menegaskan komitmen untuk mempercepat implementasi Rencana Aksi Percepatan Pe

Satgas TMMD Kodim 1707/Merauke Hadirkan Layanan Kesehatan Door to Door bagi Warga Kampung Wanam
MERAUKE – Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-129 Tahun Anggaran 2026 Kodim 1707/Merauke tidak hanya melaksanakan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menghadirkan pelayanan kesehatan bagi masyaraka
