Dudung Sebut BGN Akan Tata Ulang Program MBG Usai Polemik Dana SPPG dan Investasi Dapur

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menyatakan Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan penataan ulang menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul munculnya berbagai persoalan di lapangan, mulai dari penghentian operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga polemik investasi dapur MBG yang belum memperoleh kejelasan.

Pernyataan tersebut disampaikan Dudung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/6/2026), saat menanggapi laporan sejumlah SPPG yang berhenti beroperasi akibat dana operasional dari BGN belum cair.

"Banyak, bukan beberapa lagi SPPG, nanti akan ditata ulang ya. Ini kan Bu Nanik lagi banyak konsentrasi bagaimana penataan organisasi juga dan sebagainya," kata Dudung.

Menurut Dudung, proses penataan dilakukan seiring konsolidasi yang tengah dijalankan Kepala BGN Nanik S. Deyang setelah pergantian kepemimpinan di lembaga tersebut. Fokus utama saat ini tidak hanya menyangkut operasional program MBG, tetapi juga pembenahan tata kelola organisasi dan sistem pendukung program secara menyeluruh.

Selain persoalan penghentian operasional dapur MBG, Dudung juga menyoroti munculnya keluhan dari sejumlah investor yang mengaku telah mengeluarkan dana besar untuk mendukung pembangunan dapur program MBG, namun hingga kini belum mendapatkan kejelasan mengenai kelanjutan kerja sama maupun pengembalian dana yang telah dikeluarkan.

"Sekarang dengan adanya permasalahan ini, makanya tadi Bu Nanik menyampaikan akan ditata ulang," ujarnya.

Meski demikian, Dudung belum dapat memastikan apakah dana yang telah dikeluarkan investor akan diganti oleh pemerintah atau tidak. Menurutnya, seluruh persoalan tersebut masih akan dievaluasi dalam proses penataan ulang yang sedang berlangsung.

"Belum tentu. Ya saya enggak mengatakan uangnya akan diganti. Karena kan ini akan ditata ulang, ya tentunya juga pasti ada langkah-langkah konkretlah dari BGN," kata Dudung.

Polemik MBG mencuat setelah sejumlah pihak mengungkap berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Di Sukabumi, Jawa Barat, seorang investor bernama Mujazin mengaku telah menggelontorkan dana untuk pembangunan dapur MBG perintis. Dalam konferensi pers yang digelar Yayasan Kharisma Cendekia Indonesia (KCI), kuasa hukumnya menyebut total nilai kerja sama mencapai Rp218,25 miliar dengan pembayaran tahap pertama sebesar Rp62,25 miliar.

Di sisi lain, masalah pendanaan juga berdampak langsung terhadap operasional program. Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (PPG) Regional Bandung, Ramzi, mengonfirmasi sedikitnya 40 dapur MBG di Kabupaten Bandung Barat menghentikan kegiatan sementara karena dana operasional belum diterima.

Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pada tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp250 triliun untuk mendukung pelaksanaan program tersebut melalui BGN.

Sejumlah persoalan yang muncul belakangan dinilai dapat memengaruhi kelancaran distribusi makanan bergizi kepada penerima manfaat apabila tidak segera ditangani. Penghentian operasional dapur berpotensi mengganggu pelayanan di sejumlah daerah, sementara ketidakjelasan skema pendanaan dapat memengaruhi minat mitra dan investor yang selama ini mendukung pengembangan infrastruktur program.

Pemerintah menegaskan proses konsolidasi dan penataan ulang yang dilakukan BGN bertujuan memperkuat tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan program MBG berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Dalam waktu dekat, BGN bersama pemerintah pusat akan menyusun langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan operasional, pendanaan, serta mekanisme kemitraan yang muncul dalam pelaksanaan program MBG.