DPR Dorong Modernisasi Karantina Papua Selatan untuk Perkuat PSN dan Tangkal Narasi Negatif terhadap Ketahanan Pangan

MERAUKE — Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L Hamzah mendorong modernisasi laboratorium dan penguatan pengawasan di Balai Karantina Papua Selatan guna mendukung keberhasilan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta menjaga ketahanan pangan nasional di wilayah timur Indonesia.

Dorongan tersebut disampaikan Sulaeman saat melakukan kunjungan kerja ke Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Karantina) Papua Selatan, Badan Karantina Indonesia (Barantin), di Merauke, Papua Selatan, Rabu (6/5/2026).

Menurutnya, fasilitas laboratorium yang modern menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan pengujian komoditas pertanian, perikanan, dan kehutanan memenuhi standar internasional sekaligus memperkuat perlindungan terhadap proyek strategis pemerintah di Papua Selatan.

“Penguatan pengawasan di wilayah perbatasan juga menjadi perhatian, khususnya pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun dan PLBN Sota,” ujar Sulaeman.

Ia menegaskan pengawasan ketat di wilayah perbatasan sangat penting guna mencegah masuk dan menyebarnya hama maupun penyakit yang dapat mengganggu sektor pertanian dan program ketahanan pangan nasional.

“Peran strategis perbatasan sebagai pintu keluar masuk komoditas menuntut pengawasan yang ketat, guna mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit,” tegasnya.

Sulaeman secara khusus menyoroti ancaman Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) yang dinilai berpotensi menghambat pengembangan komoditas utama dalam PSN seperti tebu, padi, dan jagung. Karena itu, ia meminta pemerintah mempercepat penguatan sarana dan infrastruktur karantina agar sistem deteksi dini berjalan optimal.

Selain mendukung ketahanan pangan nasional, penguatan fasilitas karantina juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing komoditas ekspor lokal Papua Selatan seperti gelembung ikan, pinang, dan cabai di pasar internasional.

Kepala Karantina Papua Selatan, Irsan Nuhantoro, mengatakan laboratorium yang andal menjadi elemen penting dalam mendeteksi dini penyakit zoonosis seperti African Swine Fever (ASF) dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

“Kondisi ini mengharuskan laboratorium semakin siap dan responsif, sehingga kebijakan karantina yang diambil tepat dan berbasis risiko,” ujar Irsan.

Penguatan pengawasan karantina ini juga dinilai menjadi jawaban atas berbagai narasi negatif yang berkembang terhadap pembangunan dan PSN di Papua Selatan, termasuk melalui film dokumenter Pesta Babi yang belakangan menuai polemik publik.

Sejumlah pihak menilai film tersebut terlalu menonjolkan sisi konflik dan kritik terhadap pembangunan tanpa menghadirkan secara utuh upaya negara dalam memperkuat ketahanan pangan, perlindungan keamanan hayati, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua melalui pembangunan sektor pertanian modern.

Program PSN di Merauke disebut tidak hanya berfokus pada pembukaan lahan pangan, tetapi juga membangun sistem pengawasan kesehatan tanaman dan hewan yang ketat agar pembangunan berjalan berkelanjutan dan sesuai standar nasional maupun internasional.

“Pemerintah saat ini tidak hanya membangun kawasan pangan, tetapi juga memperkuat sistem perlindungan dan pengawasan agar pembangunan berjalan aman serta memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Sulaeman.

Ia menegaskan masyarakat perlu melihat pembangunan Papua secara lebih objektif dan tidak terpengaruh oleh framing yang hanya menampilkan sisi negatif pembangunan nasional.

Menurutnya, proyek ketahanan pangan di Papua Selatan merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan global sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal.

PSN di Papua Selatan sendiri menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam memperkuat kedaulatan pangan nasional melalui pengembangan kawasan pertanian terpadu, modernisasi infrastruktur, serta penguatan sistem logistik dan pengawasan lintas sektor.

Ke depan, DPR RI bersama pemerintah akan terus mendorong modernisasi laboratorium, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan pengawasan karantina guna memastikan seluruh proyek strategis nasional di Papua Selatan berjalan aman, berkelanjutan, dan mampu memperkuat posisi Indonesia dalam sektor pangan global.