BRIN Usulkan Penguatan Tata Kelola MBG, Dorong Transparansi dan Akuntabilitas Program
Budi Antoni
Editor: Redaksi Satu Suara Bangsa
Diperbarui: 20 Jul 2026, 19.00

JAKARTA – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengajukan sejumlah rekomendasi strategis guna memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan program sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program prioritas pemerintah.
Peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN, Yanu Endar Prasetyo, menjelaskan bahwa penguatan utama yang perlu dilakukan adalah membangun sistem keterbukaan informasi publik secara menyeluruh. Transparansi dinilai penting mulai dari proses perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pemilihan mitra penyedia, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Menurutnya, keterbukaan informasi akan memperkuat pengawasan publik sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Dengan mekanisme yang terbuka, setiap tahapan pelaksanaan program dapat dipantau secara lebih efektif sehingga dana yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain transparansi, BRIN juga menekankan pentingnya memperkuat integritas kepemimpinan dan tata kelola kelembagaan. Kepemimpinan yang profesional, bebas dari konflik kepentingan, serta didukung penegakan hukum yang konsisten dinilai menjadi fondasi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program MBG.
Rekomendasi berikutnya adalah memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal melalui kolaborasi lintas lembaga. Pengawasan yang dilakukan secara berlapis diharapkan mampu memastikan kualitas pelayanan, efektivitas penggunaan anggaran, serta kepatuhan terhadap standar operasional di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
BRIN juga mendorong penerapan sistem evaluasi dan pemantauan berbasis data secara berkelanjutan. Melalui evaluasi yang dilakukan secara periodik, pemerintah dapat mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, melakukan perbaikan kebijakan secara cepat, serta memastikan program terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.
Sejalan dengan rekomendasi tersebut, pemerintah sebelumnya telah menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis akan terus dilanjutkan dengan berbagai langkah penyempurnaan tata kelola. Evaluasi terhadap kualitas layanan, mekanisme distribusi, pelibatan mitra lokal, hingga efektivitas operasional terus dilakukan agar manfaat program semakin optimal bagi kelompok sasaran, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan peserta didik.
Masukan dari BRIN dipandang sebagai bagian dari proses penyempurnaan kebijakan berbasis riset dan evidence-based policy. Sinergi antara lembaga penelitian, pemerintah, serta berbagai pemangku kepentingan diharapkan mampu memperkuat implementasi MBG sehingga tujuan meningkatkan kualitas gizi, mempercepat penurunan stunting, dan membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dapat tercapai secara berkelanjutan.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Kemensos Proses Usulan Sekolah Rakyat di Landak, Ditargetkan Masuk Tahap III Pembangunan 2026
JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) mulai memproses usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, setelah pemerintah daerah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi dan kesi

Bappenas dan Pemerintah Daerah Perkuat Sinergi Percepatan Pembangunan Papua Melalui RAPPP 2025–2029
MIMIKA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bersama para gubernur serta bupati dan wali kota se-Tanah Papua menegaskan komitmen untuk mempercepat implementasi Rencana Aksi Percepatan Pe

Satgas TMMD Kodim 1707/Merauke Hadirkan Layanan Kesehatan Door to Door bagi Warga Kampung Wanam
MERAUKE – Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-129 Tahun Anggaran 2026 Kodim 1707/Merauke tidak hanya melaksanakan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menghadirkan pelayanan kesehatan bagi masyaraka
