BKSAP DPR Desak PBB Objektif Usut Serangan Israel ke Pasukan UNIFIL yang Tewaskan Prajurit TNI

JAKARTA — Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk bersikap objektif dan netral dalam mengusut serangan terhadap pasukan perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon di Lebanon yang menewaskan tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia. Desakan itu disampaikan di Jakarta, Jumat (10/4/2026), di tengah meningkatnya sorotan terhadap keselamatan pasukan penjaga perdamaian di wilayah konflik.

Syahrul menegaskan bahwa proses investigasi tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik maupun lobi negara tertentu, termasuk Amerika Serikat atau Israel. Ia meminta PBB mengedepankan fakta dan bukti dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab.

“Memang kita meminta kepada PBB agar lakukan investigasi dan harus netral, artinya harus objektif. Jangan karena lobi Amerika atau lobi Israel kemudian tidak menunjuk bahwasanya Israel yang pelakunya,” kata Syahrul.

Ia juga mengecam keras serangan yang menewaskan prajurit Indonesia tersebut, dan menilai tindakan itu merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional serta prinsip perlindungan pasukan penjaga perdamaian.

“Serangan terhadap pasukan perdamaian tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga merusak prinsip-prinsip dasar kerja sama global,” ujarnya.

Lebih lanjut, Syahrul menyatakan bahwa pihak yang bertanggung jawab harus diungkap secara jelas tanpa intervensi kepentingan politik. Ia bahkan menilai bahwa posisi pasukan UNIFIL sebagai penjaga perdamaian membuat kecil kemungkinan mereka menjadi target dari pihak lokal seperti Lebanon atau Hizbullah.

“Kita dengan tegas menyatakan bahwasanya Israel yang pelakunya karena posisi pasukan perdamaian itu posisi yang memang tidak mungkin Lebanon atau Hizbullah yang akan menyerang,” katanya.

Secara konteks, UNIFIL merupakan misi penjaga perdamaian PBB yang bertugas menjaga stabilitas di perbatasan Lebanon-Israel sejak 1978. Indonesia menjadi salah satu kontributor utama pasukan dalam misi ini, sehingga insiden tersebut berdampak langsung terhadap posisi Indonesia dalam operasi perdamaian global.

Dari sisi dampak, desakan DPR ini mencerminkan meningkatnya tekanan politik domestik agar pemerintah mengambil sikap tegas dalam melindungi prajurit dan menegakkan hukum internasional. Selain itu, transparansi hasil investigasi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga internasional seperti PBB.

Syahrul juga mendorong agar kasus ini dibawa ke jalur hukum internasional guna memastikan akuntabilitas pihak yang bertanggung jawab. Ia menilai langkah tegas diperlukan agar Indonesia tidak dipandang lemah dalam merespons insiden yang menimpa pasukan perdamaian.

“Karena kalau ini dibiarkan, Indonesia akan nampak lemah maka Indonesia harus bersikap lebih tegas,” ujarnya.

Ke depan, DPR melalui BKSAP akan terus mengawal proses investigasi di tingkat internasional serta mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah diplomatik lanjutan guna memastikan keadilan bagi para prajurit yang gugur dan meningkatkan perlindungan bagi pasukan di misi perdamaian.