BGN Sesuaikan Pola Distribusi MBG Jadi Lima Hari, Fokus Saat Siswa Aktif Belajar
Budi Antoni
Editor: Redaksi Satu Suara Bangsa
Diperbarui: 20 Jul 2026, 19.00

JAKARTA — Badan Gizi Nasional mulai melakukan penyesuaian pola distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran pemerintah tahun 2026.
Meski demikian, BGN memastikan kebijakan tersebut tidak akan mengurangi kualitas layanan maupun pemenuhan gizi bagi para penerima manfaat.
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan penyesuaian dilakukan dengan mengubah pola distribusi MBG dari enam hari menjadi lima hari dalam satu minggu.
“Kita mendukung efisiensi anggaran tersebut. Salah satu bentuk dukungan BGN adalah melakukan perubahan pola pendistribusian MBG yang semula enam hari menjadi lima hari,” ujar Sony dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026).
Menurutnya, distribusi MBG kini difokuskan hanya pada hari aktif belajar siswa di sekolah agar penyaluran bantuan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Konsepnya adalah MBG diberikan pada saat siswa ada di sekolah. Jadi kalau siswanya libur atau ada kegiatan di luar sekolah, maka tidak diberikan MBG,” katanya.
BGN juga menghentikan sistem bundling makanan yang sebelumnya diterapkan ketika terdapat hari libur sekolah di tengah pekan. Dalam skema lama, makanan untuk hari libur dibagikan lebih awal dalam bentuk paket yang dibawa pulang siswa.
“Kalau sebelumnya ada bundling, misalnya hari Rabu dan Kamis libur, maka hari Selasa makanan untuk hari libur ikut dibagikan dalam bentuk paket bawaan. Nah sekarang sudah tidak lagi,” jelas Sony.
Ia menegaskan efisiensi yang dilakukan pemerintah hanya menyasar aspek tata kelola dan pola distribusi, bukan pengurangan nilai bantuan ataupun kualitas makanan yang diterima masyarakat.
“Tidak ada pengurangan nilai. Yang dilakukan adalah penyesuaian pola distribusi agar lebih efektif dan efisien,” tegasnya.
Pemerintah sebelumnya memang melakukan penyesuaian anggaran program MBG 2026 dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Namun operasional program, termasuk layanan di ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dipastikan tetap berjalan normal.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Kemensos Proses Usulan Sekolah Rakyat di Landak, Ditargetkan Masuk Tahap III Pembangunan 2026
JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) mulai memproses usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, setelah pemerintah daerah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi dan kesi

Bappenas dan Pemerintah Daerah Perkuat Sinergi Percepatan Pembangunan Papua Melalui RAPPP 2025–2029
MIMIKA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bersama para gubernur serta bupati dan wali kota se-Tanah Papua menegaskan komitmen untuk mempercepat implementasi Rencana Aksi Percepatan Pe

Satgas TMMD Kodim 1707/Merauke Hadirkan Layanan Kesehatan Door to Door bagi Warga Kampung Wanam
MERAUKE – Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-129 Tahun Anggaran 2026 Kodim 1707/Merauke tidak hanya melaksanakan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menghadirkan pelayanan kesehatan bagi masyaraka
