BGN Hentikan Sementara Penyaluran MBG Saat Libur Sekolah, Seluruh Dapur Akan Diaudit
Budi Antoni
Editor: Redaksi Satu Suara Bangsa
Diperbarui: 20 Jul 2026, 19.00

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) akan menghentikan sementara penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah guna melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari pembenahan tata kelola program prioritas nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Kebijakan tersebut disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari usai menghadiri rapat tertutup bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Agustina mengatakan BGN akan memanfaatkan periode libur sekolah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional dapur MBG, sistem data, sumber daya manusia, serta tata kelola program agar pelaksanaannya menjadi lebih efektif dan terukur.
“Nah, itu yang masih terus kami perbaiki. Tidak mungkin kita membuat kebijakan tanpa data yang jelas,” kata Agustina.
Menurutnya, audit dan evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh aspek program berjalan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Perbaikan tersebut mencakup validasi data penerima manfaat, penguatan sistem pengawasan, hingga peningkatan kualitas pelayanan di tingkat dapur penyedia makanan.
“Jadi mohon bersabar. Kami juga memanfaatkan momentum libur sekolah ini, kami akan setop semua, kami akan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika anak-anak sudah masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah lebih baik dan lebih rapi,” ujarnya.
Agustina menegaskan penghentian sementara penyaluran hanya berlaku selama masa libur sekolah dan tidak berarti program MBG dihentikan secara permanen. Setelah proses audit dan pembenahan selesai, layanan akan kembali dijalankan saat kegiatan belajar mengajar dimulai kembali.
Ia juga mengungkapkan bahwa tim Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN saat ini tengah memperkuat koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyelaraskan data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program MBG.
“Program ini adalah program prioritas. Saya yakin kementerian dan lembaga terkait akan mendukung kami dalam memperbaiki sistem dan data yang dibutuhkan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN Trenggono menegaskan penghentian sementara penyaluran dilakukan karena sekolah sebagai penerima utama manfaat program sedang memasuki masa liburan.
“Iya, setop. Untuk yang semasa libur sekolah sambil kita membenahi,” kata Agustina saat menegaskan kembali kebijakan tersebut, yang kemudian diamini Trenggono dengan pernyataan, “Sekolahnya kan libur.”
Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan ribuan dapur atau SPPG yang bertugas menyediakan makanan bergizi bagi peserta didik di berbagai daerah.
Dalam beberapa bulan terakhir, pelaksanaan MBG menjadi sorotan menyusul sejumlah evaluasi terkait tata kelola, akurasi data penerima manfaat, hingga efektivitas operasional dapur. Karena itu, pemerintah menilai audit menyeluruh diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan tepat sasaran dan pelayanan kepada penerima manfaat semakin optimal.
Bagi masyarakat, khususnya siswa dan orang tua, langkah audit ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas program dalam jangka panjang. Dengan sistem yang lebih tertata, pengawasan yang lebih kuat, dan data yang lebih akurat, program MBG diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih merata serta meminimalkan potensi masalah operasional di lapangan.
Ke depan, BGN menargetkan proses audit dan pembenahan dapat diselesaikan selama masa libur sekolah. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar perbaikan kebijakan, penguatan tata kelola, serta peningkatan kualitas layanan MBG sebelum program kembali berjalan pada awal tahun ajaran baru.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Kemensos Proses Usulan Sekolah Rakyat di Landak, Ditargetkan Masuk Tahap III Pembangunan 2026
JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) mulai memproses usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, setelah pemerintah daerah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi dan kesi

Bappenas dan Pemerintah Daerah Perkuat Sinergi Percepatan Pembangunan Papua Melalui RAPPP 2025–2029
MIMIKA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bersama para gubernur serta bupati dan wali kota se-Tanah Papua menegaskan komitmen untuk mempercepat implementasi Rencana Aksi Percepatan Pe

Satgas TMMD Kodim 1707/Merauke Hadirkan Layanan Kesehatan Door to Door bagi Warga Kampung Wanam
MERAUKE – Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-129 Tahun Anggaran 2026 Kodim 1707/Merauke tidak hanya melaksanakan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menghadirkan pelayanan kesehatan bagi masyaraka
