BGN Hentikan Sementara 240 Dapur MBG yang Belum Penuhi Standar
Budi Antoni
Editor: Redaksi Satu Suara Bangsa
Diperbarui: 29 Jul 2026, 06.46

Jakarta - Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional sekitar 240 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah karena belum memenuhi standar kelayakan dan kesehatan yang ditetapkan.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan penghentian sementara dilakukan sebagai langkah evaluasi dan perbaikan agar layanan MBG tetap berjalan sesuai standar keamanan pangan.
“Sekarang sudah ada 240-an yang kita suspend atau dihentikan sementara, karena ada hal-hal yang harus dipenuhi,” ujar Dadan saat meresmikan SPPG di Citaringgul, Senin.
Menurutnya, sejumlah SPPG belum memenuhi persyaratan seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan, kondisi dapur yang terlalu sempit, hingga tata ruang yang berpotensi menyebabkan kontaminasi silang dalam proses pengolahan makanan.
“Ada juga yang ruangannya harus dimodifikasi supaya tidak disilang terkontaminasi, ada juga beberapa ruangannya terlalu kecil,” katanya.
BGN menegaskan SLHS menjadi syarat wajib bagi seluruh dapur MBG. Jika dalam satu bulan sertifikat belum diterbitkan, operasional SPPG dapat dihentikan sementara sampai seluruh persyaratan dipenuhi.
Meski ada penghentian sementara, BGN memastikan evaluasi ini merupakan bagian dari peningkatan kualitas Program MBG secara nasional. Hingga kini, tercatat sekitar 28.390 SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia dan melayani sekitar 62 juta penerima manfaat.
Dalam kesempatan itu, Dadan juga menyebut program MBG mulai menunjukkan dampak positif terhadap pola konsumsi anak-anak.
“Bahkan, ada beberapa yang tidak suka sayur jadi suka sayur, saya kira ini tren yang bagus,” ujarnya.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Kemensos Proses Usulan Sekolah Rakyat di Landak, Ditargetkan Masuk Tahap III Pembangunan 2026
JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) mulai memproses usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, setelah pemerintah daerah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi dan kesi

Bappenas dan Pemerintah Daerah Perkuat Sinergi Percepatan Pembangunan Papua Melalui RAPPP 2025–2029
MIMIKA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bersama para gubernur serta bupati dan wali kota se-Tanah Papua menegaskan komitmen untuk mempercepat implementasi Rencana Aksi Percepatan Pe

Satgas TMMD Kodim 1707/Merauke Hadirkan Layanan Kesehatan Door to Door bagi Warga Kampung Wanam
MERAUKE – Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-129 Tahun Anggaran 2026 Kodim 1707/Merauke tidak hanya melaksanakan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menghadirkan pelayanan kesehatan bagi masyaraka
