BGN Fokus Benahi Kualitas MBG, Moratorium Dapur Baru dan Optimalkan Fasilitas yang Ada

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penataan ulang pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas layanan, efisiensi anggaran, serta ketepatan sasaran penerima manfaat.

Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa fokus utama saat ini bukan sekadar memperluas jumlah layanan, tetapi memastikan setiap anggaran yang digunakan mampu memberikan dampak maksimal bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Menurut Nanik, sejumlah langkah strategis telah disiapkan, antara lain:

• Refocusing atau penajaman sasaran penerima manfaat.
• Moratorium sementara pembangunan dapur MBG baru.
• Optimalisasi dapur yang sudah beroperasi.
• Peningkatan standar operasional dan pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
• Penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola program.
• Pemerataan layanan ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
• Fokus pada Daerah 3T dan Kelompok Prioritas

BGN menilai saat ini masih terjadi konsentrasi layanan yang cukup tinggi di wilayah perkotaan dan aglomerasi, sementara sejumlah daerah 3T masih membutuhkan penguatan akses layanan gizi.

Karena itu, perluasan program ke depan tidak selalu dilakukan dengan membangun dapur baru. BGN akan memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia seperti:

• Kantin sekolah.
• Dapur umum.
• Fasilitas komunitas yang memenuhi standar operasional.
• Sarana pendukung milik pemerintah maupun masyarakat.

Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan layanan sekaligus menghemat biaya investasi infrastruktur.

Prioritaskan Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita

Selain peserta didik, BGN juga memperkuat intervensi kepada kelompok 3B, yaitu:

1. Ibu hamil.
2. Ibu menyusui.
3. Balita.

Kelompok ini dinilai sangat strategis dalam upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

Tata Kelola dan Pengawasan Diperkuat

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menyampaikan bahwa reformasi tata kelola akan dilakukan melalui:

• Integrasi data penerima manfaat.
• Validasi dan verifikasi data yang lebih ketat.
• Penguatan sistem pengendalian internal.
• Pengembangan sistem informasi yang lebih terukur.
• Tindak lanjut rekomendasi dari lembaga pengawas.

Langkah tersebut bertujuan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Inti Perubahan Kebijakan

Jika sebelumnya fokus MBG lebih banyak pada ekspansi jumlah dapur dan cakupan layanan, arah baru yang diambil BGN adalah:

Sebelumnya Fokus Baru Menambah jumlah dapur Mengoptimalkan dapur yang sudah ada Mengejar perluasan cepat Memastikan kualitas layanan Fokus pada cakupan penerima Fokus pada ketepatan sasaran Pembangunan fasilitas baru Pemanfaatan fasilitas yang tersedia Ekspansi nasional seragam Prioritas wilayah 3T dan kelompok rentan

Dengan pendekatan ini, BGN berharap Program MBG dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan gizi masyarakat dan penurunan stunting di Indonesia.