BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan karena Kritik Program MBG
Budi Antoni
Editor: Redaksi Satu Suara Bangsa
Diperbarui: 20 Jul 2026, 18.59

PEMALANG, 10 Mei 2026 — Badan Gizi Nasional Regional Jawa Tengah membantah kabar yang menyebut seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Pemalang dikeluarkan dari sekolah karena orang tuanya mengkritik Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Koordinator Regional BGN Jawa Tengah, Reza Mahendra, menegaskan informasi yang beredar di media sosial tersebut tidak benar dan dipicu kesalahpahaman terkait pelaksanaan program MBG di sekolah.
“Kejadian di SDN 01 Banjaranyar mengenai siswa yang dikeluarkan karena kritis terhadap MBG itu tidak benar,” ujar Reza dalam keterangan tertulis, Selasa (5/5/2026).
Ia memastikan hingga saat ini siswa yang dimaksud masih tercatat sebagai peserta didik aktif dan tidak pernah diberhentikan oleh pihak sekolah.
“Hingga saat ini, tidak ada siswa yang dikeluarkan. Siswa tersebut masih berstatus peserta didik,” katanya.
Menurut Reza, persoalan bermula dari kritik wali murid terkait sejumlah kebijakan sekolah, termasuk pelaksanaan Program MBG, lembar kerja siswa (LKS), dan infaq. Polemik kemudian berkembang setelah muncul kesalahpahaman mengenai besaran anggaran menu MBG selama bulan Ramadan.
Orang tua siswa disebut mengira nilai paket makanan MBG mencapai Rp15 ribu per porsi. Padahal, tarif yang berlaku dalam program tersebut sebesar Rp8 ribu untuk porsi kecil dan Rp10 ribu untuk porsi besar.
Sebagai tindak lanjut, pihak sekolah memanggil wali murid untuk memberikan penjelasan terkait mekanisme dan pagu anggaran program MBG. Namun setelah pertemuan tersebut, siswa yang bersangkutan tidak kembali bersekolah sehingga memunculkan spekulasi di media sosial mengenai dugaan pemberhentian sepihak.
Reza mengatakan pihak sekolah bersama aparat setempat telah melakukan penanganan dan klarifikasi, termasuk melalui pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP).
Selain itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Pemalang Randudongkal 2 juga disebut telah melakukan evaluasi layanan MBG, terutama terkait peningkatan kualitas menu makanan bagi siswa.
Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah dan kelompok rentan. Program tersebut mulai diterapkan secara bertahap di berbagai daerah dengan melibatkan sekolah, dapur SPPG, dan pemerintah daerah.
Dalam beberapa bulan terakhir, pelaksanaan MBG di sejumlah daerah sempat menjadi perhatian publik, terutama terkait kualitas menu, distribusi makanan, hingga transparansi anggaran. Pemerintah menilai evaluasi dan pengawasan diperlukan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Kasus di Pemalang ini dinilai menunjukkan pentingnya komunikasi terbuka antara sekolah, orang tua siswa, dan pelaksana program agar tidak terjadi kesalahpahaman yang memicu disinformasi di masyarakat.
BGN menyatakan akan terus melakukan evaluasi pelaksanaan MBG di daerah serta memperkuat sosialisasi kepada masyarakat terkait mekanisme program, standar menu, dan penggunaan anggaran agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih transparan dan efektif.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Kemensos Proses Usulan Sekolah Rakyat di Landak, Ditargetkan Masuk Tahap III Pembangunan 2026
JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) mulai memproses usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, setelah pemerintah daerah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi dan kesi

Bappenas dan Pemerintah Daerah Perkuat Sinergi Percepatan Pembangunan Papua Melalui RAPPP 2025–2029
MIMIKA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bersama para gubernur serta bupati dan wali kota se-Tanah Papua menegaskan komitmen untuk mempercepat implementasi Rencana Aksi Percepatan Pe

Satgas TMMD Kodim 1707/Merauke Hadirkan Layanan Kesehatan Door to Door bagi Warga Kampung Wanam
MERAUKE – Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-129 Tahun Anggaran 2026 Kodim 1707/Merauke tidak hanya melaksanakan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menghadirkan pelayanan kesehatan bagi masyaraka
